Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mulai melakukan pendataan terhadap para calon penerima Kartu Prakerja karena terdampak wabah virus Corona baru (COVID-19).
Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan, dan Produktivitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Iskandar di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa pendataan ini berdasar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Perlindungan Pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka penanggulangan virus corona baru (COVID-19).
"Terkait wabah COVID-19 memang berimbas terhadap penurunan ekonomi karena banyak karyawan yang dirumahkan. Perusahaan mengalami kemerosotan sehingga merumahkan bahkan ada yang mem-PHK pekerja karena produksi berhenti," katanya.
Ia mengatakan para pekerja yang dirumahkan dan korban PHK nantinya akan menerima bantuan dari Pemerintah Pusat berupa insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga mereka harus mendaftarkan diri secara daring (online).
Adapun calon penerima Kartu Prakerja tersebut, kata dia, diprioritaskan bagi pekerja muda yang dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan akibat pandemi virus Corona.
"Kami sudah mengambil langkah dengan mendata semua karyawan yg dirumahkan dan di PHK, serta menyurati pada perusahaan. Kemudian, kami akan mengusulkan nama-nama calon pemilik kartu prakerja yang akan diseleksi oleh kemenaker," katanya.
Ia mengatakan pengusulan nama calon pemilik Kartu Prakerja ini akan dilakukan setiap minggu pada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.
"Jika lolos seleksi, para pemilik Kartu Prakerja berhak mendapatkan dana insentif mencapai sekitar Rp3,5 juta dengan rincian sebesar Rp650 ribu per bulan per orang ditambah dana pelatihan Rp1 juta, dan biaya survei Rp150 ribu," katanya.
Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan, dan Produktivitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Iskandar di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa pendataan ini berdasar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Perlindungan Pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka penanggulangan virus corona baru (COVID-19).
"Terkait wabah COVID-19 memang berimbas terhadap penurunan ekonomi karena banyak karyawan yang dirumahkan. Perusahaan mengalami kemerosotan sehingga merumahkan bahkan ada yang mem-PHK pekerja karena produksi berhenti," katanya.
Ia mengatakan para pekerja yang dirumahkan dan korban PHK nantinya akan menerima bantuan dari Pemerintah Pusat berupa insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga mereka harus mendaftarkan diri secara daring (online).
Adapun calon penerima Kartu Prakerja tersebut, kata dia, diprioritaskan bagi pekerja muda yang dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan akibat pandemi virus Corona.
"Kami sudah mengambil langkah dengan mendata semua karyawan yg dirumahkan dan di PHK, serta menyurati pada perusahaan. Kemudian, kami akan mengusulkan nama-nama calon pemilik kartu prakerja yang akan diseleksi oleh kemenaker," katanya.
Ia mengatakan pengusulan nama calon pemilik Kartu Prakerja ini akan dilakukan setiap minggu pada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.
"Jika lolos seleksi, para pemilik Kartu Prakerja berhak mendapatkan dana insentif mencapai sekitar Rp3,5 juta dengan rincian sebesar Rp650 ribu per bulan per orang ditambah dana pelatihan Rp1 juta, dan biaya survei Rp150 ribu," katanya.