Pekalongan (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani memandang perlu suplai alat pelindung diri (APD) dan anggaran khusus dari pemerintah untuk rumah sakit rujukan setelah pengumuman dua warga Indonesia positif terkena COVID-19.

"Seluruh rumah sakit yang ditunjuk Kemenkes sebagai rumah sakit rujukan harus segera mendapatkan 'dropping' dukungan kelengkapan APD, seperti masker, baju astronot, dan sarung tangan sesuai SOP yang digunakan oleh dokter dan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19," katanya kepada ANTARA di Pekalongan, Rabu.

Pada kunjungan kerja ke Rumah Sakit Soesilo Kabupaten Tegal, Dewi Aryani yang akrab disapa Dear  itu, mengingatkan kepada manajemen rumah sakit rujukan untuk melakukan "simulasi outbreak" penanganan pasien terduga maupun terinfeksi virus korona.

Selain itu, kata dia, rumah sakit rujukan perlu melakukan koordinasi dengan rumah sakit satelit, seperti RSUD Suradadi, RSU Kardinah, dan RSUD Kabupaten Brebes.

Baca juga: Dewi Aryani: Perlu simulasi "outbreak" penanganan pasien Covid-19

"Jadi jika terpantau ada pasien yang terindikasi (terkena virus korona, red.) maka ada standar operasional prosedur (SOP) yang dapat dilakukan secara komprehensif, sesuai standar yang berlaku," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu, juga meminta kepada pemkab memerintahkan seluruh perangkat desa bersama seluruh puskesmas di seluruh Indonesia melakukan sosialisasi tentang cara pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat.

Selain itu, kata dia, pemkab membuka COVID Center sebagai pusat informasi resmi sehingga masyarakat tidak perlu panik dan tidak mudah percaya dengan informasi yang mereka terima dari pihak yang tidak berkompeten.

"Kepanikan masyarakat harus diredam dengan memberikan pemahaman yang benar. Kami juga minta pada seluruh apotek dan pemilik toko masker tidak mengambil keuntungan berlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masker," demikian Dewi Aryani.

Baca juga: Dewi Aryani minta pemerintah jangan lambat atasi Koronavirus
Baca juga: Dewi Aryani: Pemerintah jangan sampai abaikan kesejahteraan buruh