Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Dewi Aryani, M.Si. memandang perlu manajemen rumah sakit melakukan simulasi outbreak (kejadian luar biasa) penanganan pasien terduga terkena virus Corona setelah pemerintah mengumumkan dua orang positif terkena Covid-19.
"Pada saat anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) meninjau RS Soesilo Kabupaten Tegal, Rabu (4/3), saya akan meminta manajemen rumah sakit untuk melakukan simulasi tersebut," kata Dewi Aryani kepada ANTARA di Semarang, Senin malam.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, simulasi outbreak penanganan pasien terduga maupun yang terinfeksi ini penting guna memastikan seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan benar-benar siap dalam menanganinya.
Ditekankan pula bahwa simulasi outbreak Covid-19 perlu segera dilakukan oleh seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan. Sementara itu, RS yang tidak menjadi rujukan, bersiap jika ada pasien yang terduga, segera berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan.
"Jangan sampai pasien dipersulit, terutama untuk warga yang tidak mampu atau belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)," kata Dewi.
Jika ada temuan selama simulasi atau ketidaksiapan, baik dalam sarana maupun prasarana, di semua rumah sakit rujukan, dia berharap Kemenkes maupun dinas kesehatan/pemerintah daerah segera menanganinya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini menekankan pula seluruh puskesmas hingga perangkat desa seluruh Indonesia segera menyosialisasikan cara pencegahan guna mencegah mewabahnya virus Corona (Covid-19) kepada masyarakat.
"Kepanikan masyarakat harus diredam dengan memberikan pemahaman yang benar untuk antisipasi di lingkungan mereka masing-masing," kata Dewi.
Dewi juga berharap seluruh apotek dan toko penjual masker jangan mengambil keuntungan berlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masker saat ini.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta Pemerintah ikut memantau dan memonitor para pihak yang secara sengaja menimbun, bahkan memproduksi masker secara ilegal.
Fasilitas umum, termasuk mal, restoran, stasiun, bandara, dan lain-lain, kata Dewi, menyediakan cairan antiseptik pembersih tangan sebagai upaya pencegahan penularan yang tidak bisa diduga.
"Pada saat anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) meninjau RS Soesilo Kabupaten Tegal, Rabu (4/3), saya akan meminta manajemen rumah sakit untuk melakukan simulasi tersebut," kata Dewi Aryani kepada ANTARA di Semarang, Senin malam.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, simulasi outbreak penanganan pasien terduga maupun yang terinfeksi ini penting guna memastikan seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan benar-benar siap dalam menanganinya.
Ditekankan pula bahwa simulasi outbreak Covid-19 perlu segera dilakukan oleh seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan. Sementara itu, RS yang tidak menjadi rujukan, bersiap jika ada pasien yang terduga, segera berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan.
"Jangan sampai pasien dipersulit, terutama untuk warga yang tidak mampu atau belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)," kata Dewi.
Jika ada temuan selama simulasi atau ketidaksiapan, baik dalam sarana maupun prasarana, di semua rumah sakit rujukan, dia berharap Kemenkes maupun dinas kesehatan/pemerintah daerah segera menanganinya.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini menekankan pula seluruh puskesmas hingga perangkat desa seluruh Indonesia segera menyosialisasikan cara pencegahan guna mencegah mewabahnya virus Corona (Covid-19) kepada masyarakat.
"Kepanikan masyarakat harus diredam dengan memberikan pemahaman yang benar untuk antisipasi di lingkungan mereka masing-masing," kata Dewi.
Dewi juga berharap seluruh apotek dan toko penjual masker jangan mengambil keuntungan berlebih di tengah meningkatnya kebutuhan masker saat ini.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta Pemerintah ikut memantau dan memonitor para pihak yang secara sengaja menimbun, bahkan memproduksi masker secara ilegal.
Fasilitas umum, termasuk mal, restoran, stasiun, bandara, dan lain-lain, kata Dewi, menyediakan cairan antiseptik pembersih tangan sebagai upaya pencegahan penularan yang tidak bisa diduga.