Pemkot Tegal diminta peka kondisi kemiskinan penduduk

Tegal (ANTARA) - Anggota DPR RI Dewi Aryani minta Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah peka terhadap kondisi kemiskinan penduduk setempat, sehingga kasus seperti terjadi pada balita mengalami kekurangan nutrisi tidak terjadi lagi di daerah itu

"Jadi ini perlu kepekaan pemkot dan semua pihak dalam situasi ini agar bisa membantu warga yang mengalami persoalan seperti itu," katanya saat berkunjung ke rumah balita berinisial VF di Kota Tegal, Selasa.

Menurut dia, kasus yang terjadi pada balita berusia 3,5 tahun yang gemar makan tanah itu karena yang bersangkutan lahir mengalami kekurangan nutrisi (mal nutrisi) karena faktor kemiskinan.

Baca juga: Penduduk miskin Jateng berkurang 10.200 orang

Selain itu, kata dia, lingkungan di rumahnya juga sebagai gudang penyimpanan barang-barang yang menjadi sumber limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya (limbah B3).

"Jadi barang-barang elektronik itu tidak semuanya padat ada bahan-bahan cair yang sangat berbahaya apabila ada dalam satu rumah," katanya.

Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr itu, mengatakan bahwa ibu kandung VF saat hamil pada kondisi tubuh gemuk tetapi karena terkontaminasi maka terjadi proses kehamilan yang tidak normal dan kurang gizi.

"Kondisi rumahnya memang cukup memprihatinkan. Sanitasinya tidak ada, dapurnya (untuk memasak, red.) juga masih memakai kayu," katanya.

Ia mengatakan orang tua VF, Carmo, diketahui belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah karena kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP)-nya belum sesuai dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu, saya akan meminta Ketua DPRD Kota Tegal untuk membantu menguruskan agar yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial," katanya.

Selain itu, kata dia, perlu adanya pembinaan mental dan spiritual orang tua VF agar lebih memahami pentingnya kebersihan adalah sebagian dari iman karena di rumahnya tidak punya peralatan untuk ibadah.

DeAr mengingatkan Pemkot Tegal agar lebih intensif melakukan pengawasan di daerah-daerah kumuh untuk dilakukan pendataan.

"Hal itu, memang dibutuhkan peran dari kepala daerah, camat, maupun lurah turun ke bawah agar jangan sampai mereka yang tinggal di wilayah tidak terdeteksi," katanya.

Baca juga: Pemkot Magelang kaji ulang pemberian bantuan kepada warga miskin
Baca juga: Polresta-Kodim Pekalongan salurkan bantuan beras kepada warga miskin