Kudus (ANTARA) - Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, didorong untuk mendukung upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS lewat dukungan kegiatan yang dibiayai melalui APBDes.
"Untuk kegiatan fisik di desa, tentunya saat sekarang sudah banyak terpenuhi melalui dana desa maupun bantuan gubernur," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto ditemui usai rapat audiensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kudus di ruang Comment Center Kudus, Jumat.
Tahap berikutnya, kata dia, pemerintah desa bisa memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang kesehatan dengan mendukung upaya pencegahan penyakit menular.
Baca juga: Lima tersangka tipikor APBDes di Banyumas ditahan
Dalam rangka mendorong pemerintah desa memberikan dukungan lewat penganggaran, dia berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa mengawal mulai dari pembuatan rencana APBDes.
Sementara itu, Sekretatis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Saparni mengungkapkan sudah ada petunjuk pelaksanaan pembuatan APBDes dari Pelaksana tugas Bupati Kudus.
"Saat ini, menunggu perbub terkait penyusunan APBDes untuk mendukung pencegahan penyakit HIV/AIDS ditandatangani sehingga pemerintah desa tidak ragu untuk menganggarkan," ujarnya.
Ia mengakui banyak pemerintah desa yang masih ragu untuk menganggarkan karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan, meskipun dari pusat juga sudah ada aturan yang membolehkan pemerintah desa menganggarkan untuk kegiatan tersebut.
Bentuk kegiatannya, kata dia, bisa dalam bentuk penyuluhan hingga pengobatan sehingga penularan virus HIV/AIDS bisa ditekan.
Baca juga: 12 Persen APBDes Kebumen untuk Penanggulangan Kemiskinan
"Untuk kegiatan fisik di desa, tentunya saat sekarang sudah banyak terpenuhi melalui dana desa maupun bantuan gubernur," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto ditemui usai rapat audiensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kudus di ruang Comment Center Kudus, Jumat.
Tahap berikutnya, kata dia, pemerintah desa bisa memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang kesehatan dengan mendukung upaya pencegahan penyakit menular.
Baca juga: Lima tersangka tipikor APBDes di Banyumas ditahan
Dalam rangka mendorong pemerintah desa memberikan dukungan lewat penganggaran, dia berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa mengawal mulai dari pembuatan rencana APBDes.
Sementara itu, Sekretatis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Saparni mengungkapkan sudah ada petunjuk pelaksanaan pembuatan APBDes dari Pelaksana tugas Bupati Kudus.
"Saat ini, menunggu perbub terkait penyusunan APBDes untuk mendukung pencegahan penyakit HIV/AIDS ditandatangani sehingga pemerintah desa tidak ragu untuk menganggarkan," ujarnya.
Ia mengakui banyak pemerintah desa yang masih ragu untuk menganggarkan karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan, meskipun dari pusat juga sudah ada aturan yang membolehkan pemerintah desa menganggarkan untuk kegiatan tersebut.
Bentuk kegiatannya, kata dia, bisa dalam bentuk penyuluhan hingga pengobatan sehingga penularan virus HIV/AIDS bisa ditekan.
Baca juga: 12 Persen APBDes Kebumen untuk Penanggulangan Kemiskinan