Semarang (Antaranews Jateng) - Pengadilan Niaga Semarang memailitkan pengembang Apartemen PT D'paragon Labbaika Utama karena gagal memenuhi kewajibannya dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Putusan pengadilan tersebut dibenarkan Kurator Pailit PT D'paragon Labbaika Utama, Kairul Anwar, usai rapat kreditor di Pengadilan Niaga Semarang, Senin.

Menurut dia, pengadilan menyatakan D'paragon pailit setelah proposal perdamaian dalam PKPU ditolak oleh para debitur.

"Para kreditur menolak proposal perdamaian karena debitur tidak mengakui seluruh tagihan utang," katanya.

Selanjutnya, kata dia, kurator meminta debitur untuk menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan berkiatan dengan perkara pailit ini.

Dokumen yang dibutuhkan, kata dia, antara lain akta pembentukan direksi serta yang berkaitan dengan status tanah untuk pembangunan apartemen itu.

Ia menuturkan berkaitan dengan rencana pembangunan di Jalan Setiabudi, Kota Semarang tersebut, pemerintah daerah setempat telah menerbitkan izin yang masa berlakunya hibgga tahun 2031.

"Dalam pengurusan izin ini tentu ada dokumen-dokumen pendukung. Dokumen itu yang kami minta agar diserahkan," katanya.

Termasuk, lanjut dia, jika memang sudah terjadi peralihan kepemilikan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan apartemen tersebut.

"Kami akan mengajukan 'actio pauliana', membatalkan transaksi yang sudah dilakukan oleh debitur berkaitan dengan perkara ini," katanya.

Terpisah, Nico Pamenang, kuasa hukum Direktur PT D'paragon Labbaika Utama, Sani Gunawan, mengatakan permasalahan pembangunan apartemen tersebut merupakan tanggung jawab direksi yang lama.

"Para pembeli ini membeli pada masa kepemimpinan Direktur Muhammad Syarif Hidayat," katanya.

Selain itu, kata dia, banyak perjanjian pembelian yang janggal sehingga seluruh tagihan ditolak. Ia mencontohkan banyak konsumen dalam perjanjian pembeliannya membeli unit apartemen di Paragon Park Yogyakarta.