Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, menargetkan hingga akhir tahun ini minimal sebanyak 20 jenama (merek) dagang yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk merealisasikan Solo sebagai kota kreatif.
"Jika makin hari makin banyak merek dagang yang ada maka jejaring kota kreatif bisa terealisasi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Agus Sutrisno usai mengisi kegiatan Pelatihan Manajemen Terpadu Bagi Pedagang/Pengusaha di Kota Surakarta Tahun 2018 di Hotel Loji Solo, Rabu.
Ia mengatakan sejauh ini baru 13 merek dagang yang sedang diproses pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 13 merek tersebut di antaranya produk batik, kerajinan tangan, dan kuliner.
Menurut dia, pendaftaran HKI tidak secara langsung memberikan efek terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM yang bersangkutan. Meski demikian, upaya ini melindungi HKI pelaku usaha sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan merek yang sudah digunakan tersebut.
"Dalam hal ini yang paling dimudahkan adalah konsumen karena merek ekuivalen dengan standarisasi dan standarisasi ekuivalen dengan mutu," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta Kristiana mengatakan pada pelatihan tersebut Pemerintah Kota Surakarta ingin menerapkan manajemen terpadu untuk meningkatkan kualitas UMKM setempat.
"Manajemen terpadu ini artinya suatu sistem manajemen yang menyatukan segala informasi. Jadi instansi satu sama lain secara terintegrasi harus saling mendukung untuk meningkatkan perdagangan di Surakarta, mulai dari perdagangan, perizinan, promosi melalui 'online', hingga pengurusan hak paten," katanya.
Sebagai contoh, dikatakannya, Dinas Perdagangan memfasilitasi dari sisi promosi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan perizinan sistem baru atau melalui "online", serta Dinas Kominfo tentang pemasaran melalui "online" atau "e-commerce".
"Selain itu adalah Disnakerperin tentang HKI. Ini juga sangat penting untuk mengembangkan perdagangan," katanya.
"Jika makin hari makin banyak merek dagang yang ada maka jejaring kota kreatif bisa terealisasi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Agus Sutrisno usai mengisi kegiatan Pelatihan Manajemen Terpadu Bagi Pedagang/Pengusaha di Kota Surakarta Tahun 2018 di Hotel Loji Solo, Rabu.
Ia mengatakan sejauh ini baru 13 merek dagang yang sedang diproses pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 13 merek tersebut di antaranya produk batik, kerajinan tangan, dan kuliner.
Menurut dia, pendaftaran HKI tidak secara langsung memberikan efek terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM yang bersangkutan. Meski demikian, upaya ini melindungi HKI pelaku usaha sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan merek yang sudah digunakan tersebut.
"Dalam hal ini yang paling dimudahkan adalah konsumen karena merek ekuivalen dengan standarisasi dan standarisasi ekuivalen dengan mutu," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta Kristiana mengatakan pada pelatihan tersebut Pemerintah Kota Surakarta ingin menerapkan manajemen terpadu untuk meningkatkan kualitas UMKM setempat.
"Manajemen terpadu ini artinya suatu sistem manajemen yang menyatukan segala informasi. Jadi instansi satu sama lain secara terintegrasi harus saling mendukung untuk meningkatkan perdagangan di Surakarta, mulai dari perdagangan, perizinan, promosi melalui 'online', hingga pengurusan hak paten," katanya.
Sebagai contoh, dikatakannya, Dinas Perdagangan memfasilitasi dari sisi promosi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan perizinan sistem baru atau melalui "online", serta Dinas Kominfo tentang pemasaran melalui "online" atau "e-commerce".
"Selain itu adalah Disnakerperin tentang HKI. Ini juga sangat penting untuk mengembangkan perdagangan," katanya.