Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Solo Universal Health Coverage (UHC) untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat tanpa harus terkendala oleh biaya.

"Sebetulnya target penerapan program ini pada tahun 2019, tetapi Solo bertekad tahun 2018 sudah UHC," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih pada acara peluncuran di Pendhapi Gede Balai Kota Surakarta, Jumat.

Ia mengatakan tahapan yang telah dilalui untuk menuju program tersebut, yaitu pada tahun 2008 Pemkot Surakarta sudah menerapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sampai dengan tahun 2015 yang terbagi dalam gold dan silver.

"Gold untuk masyarakat miskin, silver untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2016 dilakukan integrasi PKMS gold ke JKN," katanya.

Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya pada Juli 2018 Pemkot Surakarta mulai menerapkan program Solo UHC dengan jumlah peserta sebanyak 537.726 jiwa atau 95,54 persen dari total penduduk di Kota Solo.

Ia mengatakan sebagai rinciannya, untuk peserta JKN KIS yang dibiayai oleh APBD Surakarta sebanyak 119,661 jiwa, dibiayai oleh APBN sebanyak 159.288 jiwa, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.704 jiwa. Sedangkan sisanya adalah peserta mandiri dan pekerja.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari?mengatakan sejak 1 Januari 2014 pemerintah menyelenggarakan program JKN KIS yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pertumbuhan jumlah peserta dari tahun ke tahun juga cukup pesat, saat ini sudah mencapai 199,2 juta peserta atau 76 persen dari total penduduk di Indonesia," katanya.?

Ia mengatakan tercatat sebanyak 476 kota/kabupaten di Indonesia yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan penduduknya di BPJS Kesehatan.

"Kota Solo sendiri merupakan pemda ketiga di Jateng yang telah melindungi penduduknya pada program ini dan ke-124 kota/kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan program UHC," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan hingga akhir tahun ini targetnya 100 persen penduduk di Kota Solo terkover oleh program tersebut.

"Masyarakat sangat terbantu oleh program ini. Kami juga berharap agar BPJS Kesehatan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada penghapusan tunggakan premi bagi masyarakat yang sampai saat ini masih memiliki tunggakan," katanya.