#PUTUSAN MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah penambahan wewenang ...

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih baik fokus pada rekapitulasi suara secara elektronik (e-recap) bernama Sirekap daripada menghabiskan waktu ...

Pakar hukum dari Unissula Semarang,Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, mempertanyakan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan ...

Pro dan kontra tentang sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan dinamika masyarakat sekaligus bentuk kepedulian atas kelahiran produk ...

Guru Besar Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago sependapat pasal-pasal terkait dengan tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden RI masuk dalam Rancangan ...

Pegawai KPK melengkapi bukti permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konsitusi yang terdiri atas 31 bukti setebal lebih dari 2.000 halaman. "Kami memohon dan berharap Mahkamah ...

Sebanyak 42 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat kepada Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK untuk menunda pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang ...

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2022 dan 2023 sempat mengemuka seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) oleh Komisi II DPR RI. RUU ...

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ...