#PUTUSAN MK

Kumpulan berita putusan mk, ditemukan 716 berita.

Gugatan RCTI soal siaran berbasis internet ditolak

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan PT Visi Citra Mulia (Inews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) ...

Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon: Pemerintah sudah tepat bubarkan FPI

Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat. ...

Wasekjen PBNU: Pelarangan FPI untuk lindungi masyarakat

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menilai keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) justru untuk melindungi ...

Pemerintah larang semua kegiatan FPI dalam bentuk apa pun

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apa pun. ...

Teguh Yuwono: Perlu pendidikan politik cegah eks koruptor jadi kepala daerah

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pendidikan politik bagi rakyat supaya mereka tidak memilih eks narapidana koruptor pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. ...

Gugatan dikabulkan, ICW desak KPU secepatnya revisi PKPU Pilkada

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak KPU segera merevisi peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020, menyusul dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ...

Mampukah parpol adang eks koruptor jadi kontestan Pilkada 2020?

Di tengah perbincangan pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta pilkada asimetris, muncul pula wacana larangan eks koruptor menjadi kontestan pilkada serentak, 23 September 2020. ...

Iqbal Wibisono: Tak ada larangan eks koruptor maju Pilkada 2020

Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono menyebut tidak ada larangan mantan terpidana korupsi untuk berebut kursi kepala daerah/wakil kepala daerah pada pilkada serentak ...

Mahasiswa UGM gugat UU Keistimewaan Yogyakarta ke MK

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Felix Juanardo Winata, mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan ...

Pengangkatan 12 wakil menteri tidak langgar undang-undang

UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara menjadi wacana publik kembali setelah Presiden Joko Widodo mengangkat 12 wakil menteri untuk 11 kementerian pada hari Jumat (25/10). Sebelumnya, UU ...