Sebanyak 42 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat kepada Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK untuk menunda pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang ...
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2022 dan 2023 sempat mengemuka seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) oleh Komisi II DPR RI. RUU ...
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ...
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan PT Visi Citra Mulia (Inews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) ...
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat. ...
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menilai keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) justru untuk melindungi ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apa pun. ...
Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pendidikan politik bagi rakyat supaya mereka tidak memilih eks narapidana koruptor pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. ...
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak KPU segera merevisi peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020, menyusul dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ...
Di tengah perbincangan pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta pilkada asimetris, muncul pula wacana larangan eks koruptor menjadi kontestan pilkada serentak, 23 September 2020. ...