#PUTUSAN MK

Regulasi perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi benar-benar harus berbenah pasca Putusan MK Nomor273/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2026. Betapa tidak, putusan ini ...

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah dukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. ...

UIN Walisongo Semarang menegaskan perannya sebagai ruang akademik yang aktif mengawal perkembangan demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia. Hal itu tercermin melalui penyelenggaraan dialog ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penyiapan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2029, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua Komite I ...

Kuasa hukum pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga sistem pendidikan nasional saat menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyusul rampungnya sidang pembuktian ...

Penetapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai calon Hakim Konstitusi patut dibaca dari perspektif konstitusionalisme. Pada satu sisi, proses pencalonan tersebut sudah sesuai ...

Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui delapanpoin Percepatan Reformasi Polri yang merupakan kesimpulan Komisi III DPR RI, yang salah satunya menetapkan ...

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengemukakan penataan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan melalui kajian ...

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa diterbitkannya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 soal jabatan anggota Polri di luar struktur bukan untuk melawan putusan ...

Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang ...