#PUTUSAN MK

Polres Kota Surakarta, menyiagakan ratusan personel gabungan untuk melakukan pengamanan aksi demo mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari BEM Solo yang digelar terkait Putusan Mahkamah Konstitusi ...

Sebanyak 750 personel gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang diterjunkan untuk amankan demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis. Ribuan mahasiswa ...

Pakar hukum administrasi negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Abdul Aziz Nasihuddin mengatakan bahwa semua pihak harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ...

Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Temanggung menyerahkan salinan surat keputusan (SK) kepengurusan ke Pengadilan Negeri (PN) Temanggung sebagai upaya antisipasi dinamika politik di tingkat ...

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki syarat dukungan lebih dari cukup untuk mengusung sendiri Ketua DPW PKB Jawa Tengah K.H.Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada ...

Constitutional and Administrative Law Society (CALS)yang merupakan gabungan/kelompok dari akademisi dan masyarakat sipil pemerhati hukum konstitusi, mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan ...

Politisi PDIP Surakarta Her Suprabu menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pilkada menjadi angin segar bagi demokrasi. "Dari ...

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan para penghayat kepercayaan di berbagai daerah mengharapkan adanya kesetaraan dalam pelayanan administrasi ...

Program Manager Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Tri Noviana menilai regulasi terkait dengan penghayat kepercayaan kerap mentok di level pemerintah daerah dalam implementasinya. ...

Dosen Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memerhatikan dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang ...