#GBHN

Wali Kota Magelang, Jawa Tengah Muchamad Nur Aziz mengajak generasi muda di daerah itu untuk melestarikan budaya lokal. Rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang yang diterima di Magelang, Senin, Nur ...

Perbincangan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan transformasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agaknya masih di persimpangan. Mau pilih produk hukum berupa ketetapan ...

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah penambahan wewenang ...

Some politicians and academics grouped in the University of Indonesia Alumni Association (ILUNI UI) rejected the discourse on amendment to the 1945 Constitution during the 61st ILUNI UI Salemba ...

Partisipasi semua elemen bangsa harus dibuka seluas-luasnya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merespons wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang saat ini. "Perlu ...

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang kemungkinan tidak akan mengganggu pelayaran. Mereka ...

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...

Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 bakal menyentuh kebutuhan konstitusional lainnya meski hanya satu pasal mengenai kewenangan MPR RI untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Begitu pasal ...

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu jawaban terkait dengan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD ...

Kekuatan dialog harus selalu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan setiap anak bangsa serta dinamika setiap organ negara, kataWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. "Berbagai ...