Kudus segera data dampak kesehatan siswa penerima MBG

Senin, 7 September 2026 22:56 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Abdul Hakam. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Kudus (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera melakukan pendataan untuk mengetahui dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kesehatan siswa, terutama perubahan berat dan tinggi badan.

"Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data awal atau data dasar, seperti berat badan maupun tinggi badan siswa," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Abdul Hakam di Kudus, Senin.

Menurut dia, pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui dampak pemberian MBG dalam jangka waktu tertentu, sehingga program tersebut tidak hanya diukur dari ketercukupan makanan, tetapi juga pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan siswa.

Ia mengatakan, Dinas Kesehatan menargetkan sudah memiliki data awal pada September dan dapat membandingkannya dengan kondisi siswa setelah beberapa bulan menerima MBG.

"Minimal sekarang ini di bulan September 2026 ada datanya, kemudian di bulan Desember 2026 ada data signifikansi setelah pemberian MBG selama sekitar empat bulan," ujarnya.

Abdul Hakam mengatakan, pengukuran tersebut juga penting untuk mengantisipasi dampak yang tidak diharapkan, seperti meningkatnya kasus kelebihan berat badan atau obesitas pada siswa.

Pasalnya, tujuan utama program MBG antara lain membantu pemenuhan gizi anak dan mendukung upaya penurunan angka stunting. Namun, kondisi setiap siswa dan lingkungan sekolah berbeda sehingga dampak program perlu dipantau secara berkala.

"Harapannya memang ke arah mengurangi stunting. Tapi di sisi lain Kudus ini termasuk daerah yang cukup sejahtera, jangan sampai dengan adanya MBG malah menjadikan banyak obesitas," ujarnya.

Ia menambahkan perhatian khusus perlu diberikan kepada siswa di sekolah yang berada di kawasan perkotaan dan relatif memiliki kondisi ekonomi lebih baik karena kebutuhan gizinya dapat berbeda dengan siswa di wilayah lain.

Menurut dia apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan kasus obesitas setelah pemberian MBG, Dinas Kesehatan dapat memberikan rekomendasi penyesuaian menu sesuai kebutuhan siswa.

Abdul Hakam menyebutkan salah satu sekolah yang menunjukkan perkembangan positif berdasarkan data awal, yakni sekolah di Desa Gondosari. Di lokasi tersebut, terdapat kenaikan berat badan dan tinggi badan siswa yang dinilai signifikan.

Namun, dia menegaskan belum ada sekolah yang ditetapkan secara resmi sebagai percontohan pelaksanaan pemantauan dampak kesehatan MBG.

Ia mengatakan pengukuran berat dan tinggi badan akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan beban pendataan bagi pihak sekolah. Pengukuran berat badan direncanakan dilakukan setiap tiga bulan, sedangkan tinggi badan setiap enam bulan.

"Ini masih pengumpulan data. Nanti paling tidak akhir tahun atau Januari 2027 dimungkinkan sudah punya data," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.