PKB Kabupaten Tegal desak bupati aktifkan lagi Dewan Pendidikan

Rabu, 13 Mei 2026 08:17 WIB

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal, Ahmad Saiful Bahri, (HO-DPRD Kabupaten Tegal)

Slawi (ANTARA) - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal mendesak Bupati Tegal segera menghidupkan kembali Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal yang vakum sejak beberapa tahun terakhir mengingat banyaknya kasus anak putus sekolah, berdampak menurunnya literasi masyarakat. Lembaga independen tersebut dinilai penting untuk mengawasi, mengevaluasi, hingga memberi rekomendasi terkait persoalan pendidikan di daerah.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal, Ahmad Saiful Bahri, menilai vakumnya Dewan Pendidikan membuat fungsi kontrol terhadap dunia pendidikan tidak berjalan maksimal. Padahal, saat ini Kabupaten Tegal masih menghadapi persoalan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya literasi masyarakat.

“Permasalahan pendidikan tidak serta merta bisa diselesaikan OPD terkait. Dewan pendidikan itu penting untuk memberikan rekomendasi, baik soal kebijakan maupun persoalan kasuistik,” kata Saiful, Jumat (8/5/2026).

Politikus PKB yang juga Sekretaris PCNU Kabupaten Tegal itu menyebut Dewan Pendidikan harus diisi oleh orang-orang yang memahami dunia pendidikan. Mulai dari praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, aktivis sosial, hingga tokoh masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Dewan Pendidikan dibutuhkan sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah daerah di sektor pendidikan.

Saiful juga menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Tegal. Dia mengaku prihatin karena masih banyak siswa usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK.

“Banyak anak usia sekolah yang putus sekolah. Banyak siswa SMP tidak melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK. Angka putus sekolah di Kabupaten Tegal cukup tinggi,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lebih proaktif menangani persoalan tersebut.

Selain itu, Saiful menilai Dewan Pendidikan nantinya dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai persoalan pendidikan di lapangan.

“Kami merekomendasikan kepada Bupati Tegal supaya membentuk Dewan Pendidikan. Ini aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya soal putus sekolah, Saiful juga menyinggung rendahnya budaya literasi masyarakat Kabupaten Tegal. Menurut dia, perkembangan era digital justru menjadi tantangan baru karena masyarakat semakin sulit memilah informasi yang benar.

“Sekarang tren masyarakat berubah dari manual ke digital. Kalau digital itu seperti hutan belantara, sedangkan buku lebih spesifik,” katanya.

Dia menyebut angka literasi Kabupaten Tegal saat ini berada di angka 48 atau kategori menengah menuju rendah. Kondisi itu dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas pendidikan masyarakat.

Diketahui, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan lembaga mandiri yang dibentuk untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Lembaga tersebut memiliki fungsi memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, hingga rekomendasi kebijakan pendidikan kepada kepala daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal terakhir aktif pada 2021. Sejak saat itu, keberadaannya nyaris tidak terdengar lagi.