10 provinsi perkuat kerja sama, dari energi hingga sampah

Selasa, 12 Mei 2026 22:43 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Selasa (11/5/2026). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah sepakat memperkuat kerja sama di tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, giant sea wall (tanggul laut raksasa) dan dan pengelolaan sampah.

Kesepakatan tersebut terjalin pada Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Tiga sektor tersebut menambah enam klaster kerja sama yang sudah ditandatangani bersama oleh 10 gubernur pada Juni 2025, yakni ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan perwakilan sepuluh provinsi pada rapat kerja tahun ini telah mencapai kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerah masing-masing.

Kesepuluh anggota FKD-MPU itu, meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jateng, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," katanya, saat memimpin rapat kerja FKD-MPU.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU tersebut berkontribusi sebesar 62 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka dari itu, ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut enam rencana aksi yang disepakati sepuluh gubernur pada tahun 2025, serta mengapresiasi atas usulan rencana kerja sama baru terkait sektor energi dan pengolahan sampah.

"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik," katanya.

Mengenai ketahanan pangan, ia mengatakan bahwa konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga sehingga kolaborasi antardaerah sangat diperlukan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro bahwa mengatakan kerja sama 10 provinsi itu terus berkembang, setelah enam klaster yang disepakati tahun 2025.

"Jadi, setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi," katanya.

Untuk hasil dari enam klaster yang disepakati tahun 2025, klaster yang sudah terlihat jelas adalah rencana aksi bidang pariwisata yang saat ini masih dimatangkan untuk paket yang melibatkan beberapa provinsi dalam satu perjalanan wisata.

"Bulan Oktober 2025, Dinas Pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu," katanya.