Jateng perkuat penerapan sistem penanggulangan bencana

Rabu, 22 April 2026 22:15 WIB

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat penerapan sistem penanggulangan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana.

"Kami juga melakukan langkah-langkah strategis, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Rabu.

Pemprov Jateng mencatat 162 kejadian bencana alam sejak 1 Januari hingga 12 April 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan dampak cuaca ekstrem.

Berbagai upaya dilakukan saat bencana, di antaranya penguatan logistik kebencanaan guna memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan yang cepat dan tepat.

Selain itu, peningkatan kapasitas daerah baik dari sisi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana penanggulangan bencana.

"Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung mengenai penanganan tanah gerak di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang.

Bencana tanah bergerak terjadi di sejumlah lokasi dengan dampak signifikan

Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, tanah bergerak sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur warga, sedangkan di Kota Semarang terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang pada periode Februari hingga April 2026.

Menurut dia, bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus karena dampaknya langsung menghilangkan tempat tinggal warga.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR Abdul Wachid memastikan persoalan hunian korban tanah bergerak segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan," katanya.

Pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah upaya mitigasi bencana lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak.

Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan dengan nilai total triliunan rupiah, meliputi dukungan dari Kementerian Sosial Rp2,76 triliun, sertifikasi halal gratis 95.045 pelaku UKM senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp7,95 miliar.