Pemkab Kudus gelar penilaian mandiri percepat pelaporan kinerja ProSN

Kamis, 26 Maret 2026 21:40 WIB

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat rapat koordinasi kinerja bupati dan wakil bupati di Pendopo Kabupaten Kudus Belakang, Kamis (26/3/2016). (ANTARA/HO. Pemkab Kudus.)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar kegiatan self assessment (penilaian mandiri) terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya mempercepat pelaporan kinerja Program Strategis Nasional (ProSN).

"Kegiatan self assessment ini untuk memonitor dan memvalidasi laporan dari masing-masing OPD agar tidak mengulang-ulang saat diunggah di aplikasi pemerintah pusat," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris usai rapat koordinasi kinerja bupati dan wakil bupati di Pendopo Kabupaten Kudus Belakang, Kamis.

Pelaporan kinerja ProSN ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4-180 tentang format dan indikator laporan kinerja Program Strategis Nasional.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing OPD diminta memaparkan data yang perlu dibenahi maupun dilengkapi.

Sam’ani menargetkan Kabupaten Kudus dapat meraih nilai minimal 75 persen di tingkat nasional dalam penilaian kinerja ProSN.

Ia menjelaskan laporan kinerja sebenarnya telah dikirim secara manual pada Januari 2026, namun pemerintah pusat kemudian mengharuskan pelaporan dilakukan melalui aplikasi.

"Karena ada sosialisasi terbaru terkait pengunggahan melalui aplikasi, maka kita lakukan pembenahan data agar lebih lengkap dan sesuai," ujarnya.

Ia berharap melalui self assessment ini, kesalahan maupun kekurangan data dapat diminimalisir sebelum batas akhir pengumpulan laporan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kabupaten Kudus Sulistiyowati menyebut langkah yang diambil Pemkab Kudus sudah tepat untuk memastikan kualitas laporan.

Menurut dia OPD yang datanya belum lengkap diberikan waktu hingga Jumat (27/3) untuk melakukan perbaikan sebelum divalidasi kembali.

"Karena batas pelaporan kinerja ProSN ditunggu hingga 31 Maret 2026 pukul 23.59," ujarnya.

Ia menambahkan secara umum pembenahan yang dilakukan tidak terlalu krusial, melainkan lebih pada kelengkapan data pendukung seperti dokumentasi foto dan pembaruan data terbaru, termasuk jumlah siswa maupun indikator lainnya.

Sulistiyowati juga menilai kepemimpinan Bupati Kudus yang progresif mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelaporan.

"Bupati Kudus memiliki pola pikir selangkah lebih maju, sehingga pencapaian daerah bisa lebih baik dan program nasional benar-benar dijalankan secara maksimal," ungkapnya.

Baca juga: Kapolda imbau pemudik waspada selama perjalanan balik