Dirut Baru BPJS Ketenagerjaan, Saiful Hidayat Usung Pendekatan 3C

Senin, 2 Maret 2026 10:03 WIB

Pelantikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atas jajaran baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026–2031 (HO-BPJS Ketenagakerjaan)

Semarang (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026. Keputusan itu menandai dimulainya masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili presiden. Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen strategis untuk mengangkat kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat fondasi pemberdayaan masyarakat.

Saiful Hidayat ditetapkan sebagai Direktur Utama menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro. Ia didampingi Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Saiful menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan presiden. Ia menegaskan arah strategis lima tahun ke depan dirumuskan dalam pendekatan 3C: coverage, care, dan credibility.

Prioritas pertama adalah coverage, yakni memperluas kepesertaan secara terstruktur dan terukur. “Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Prioritas kedua, care, diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi dan transformasi digital. “Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terasa sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja dan keluarganya,” kata Saiful. Strategi ini mencakup percepatan layanan klaim, transparansi proses, hingga penguatan manfaat tambahan seperti perumahan.

Adapun credibility menjadi fondasi keberlanjutan institusi. “Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, compliance dan strategic collaboration dengan para stakeholder, harapannya dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun masyarakat,” ujarnya. Penguatan tata kelola dan investasi yang prudent disebut menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Pada kesempatan yang lain, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Farah Diana menyatakan siap mengawal implementasi kebijakan pusat hingga ke daerah. “Kami di daerah akan memperkuat sosialisasi dan perluasan kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal dan UMKM di wilayah kami khususnya di Kabupaten Demak," kata dia.

Ia menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas pekerja, hingga perangkat desa baik kecamatan atau kelurahan akan terus diperkuat guna mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan iuran secara berkelanjutan.

Kepemimpinan baru ini menjadi momentum untuk memastikan setiap pekerja terlindungi dan merasakan manfaat nyata program jaminan sosial,” ujarnya.