Kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan usung strategi 3C

Rabu, 25 Februari 2026 12:21 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berjabat tangan dengan Saiful Hidayat usai dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. (ANTARA/HO-BPJS Ketenagakerjaan)

Semarang (ANTARA) - Jajaran kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Mewakili Presiden RI, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar secara resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031.

Dedi Hardianto dari unsur pekerja ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Muhammad Zuhri yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Presiden juga menetapkan Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato serta Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, serta Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat sebagai Anggota Dewan Pengawas Masa Jabatan 2026–2031.

Pada jajaran Direksi, Presiden menetapkan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah mengakhiri masa tugasnya.

Dalam menjalankan mandat lima tahun ke depan, Direktur Utama akan didampingi oleh Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum.

Kemudian, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Dalam sambutannya, Menko PM menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat," katanya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Presiden, serta menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C, yakni Coverage, Care, dan Credibility.

Menurut dia, prioritas pertama adalah Coverage, yakni memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur dan terukur, mengingat masih terdapat jutaan pekerja dari berbagai sektor yang belum terlindungi.

Prioritas kedua adalah Care, yang diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi, transformasi digital, dan kolaborasi strategis lintas sektor.

Sementara prioritas ketiga adalah Credibility, sebagai fondasi keberlanjutan institusi, dengan pentingnya keakuratan dan integrasi data serta tata kelola yang akuntabel untuk terus meningkatkan kepercayaan publik.

Di tempat yang berbeda, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda Mohamad Irfan menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi periode 2026–2031.

Menurut dia, semangat 3C yang diusung Direktur Utama sejalan dengan komitmen seluruh jajaran kantor cabang dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat daerah.

"Kami di Kantor Cabang Semarang Pemuda siap mengakselerasi perluasan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal, pelaku UMKM, serta pekerja rentan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Masih terdapat potensi yang harus kita dorong bersama agar semakin banyak pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.

Ia menegaskan penguatan kualitas layanan menjadi prioritas utama di tingkat cabang, termasuk melalui optimalisasi layanan digital, percepatan proses klaim, serta peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta benar-benar merasakan manfaat kehadiran negara. Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan adalah komitmen kami dalam membangun kepercayaan publik," katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, komunitas pekerja, hingga perangkat kelurahan dan kecamatan akan terus diperkuat guna mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan iuran secara berkelanjutan.

Dengan kepemimpinan baru di tingkat pusat, pihaknya optimistis transformasi dan penguatan tata kelola akan semakin solid hingga ke seluruh kantor cabang, sehingga mampu memperkokoh perlindungan pekerja dan ketahanan sosial ekonomi, khususnya di wilayah Kota Semarang.