Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menekankan pentingnya anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk menjaga netralitas birokrasi dari intervensi politik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
"Korpri tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan partai politik mana pun. Oleh karena itu, setiap ASN harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan berintegritas," kata Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Senin.
Menurut dia, anggota Korpri harus komitmen menjaga netralitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat dapat menikmati manfaat pelayanan.
Di sela upacara peringatan HUT Ke-54 Korpri dan HUT Ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP), ia menyoroti isu pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan dengan menyebut insiden di Papua, yaitu seorang ibu dan bayinya meninggal setelah ditolak oleh sejumlah rumah sakit, sebagai pembelajaran.
"Kejadian semacam itu mencerminkan penyimpangan dari cita-cita Korpri. Kita harus memastikan masyarakat yang dilayani pulang dengan perasaan bangga dan bahagia," katanya.
Suyono juga berpesan kepada anggota Dharma Wanita Persatuan agar terus menjalankan peran strategisnya dalam mendukung karir suami dan mendidik generasi penerus.
"Kami berharap ibu-ibu dharma wanita dapat menyalurkan cahaya ilmu dan pengetahuan sehingga anak-anak tumbuh sebagai generasi unggul yang meneladani nilai-nilai luhur. Anak-anak kini rentan meniru hal negatif yang beredar di platform digital sehingga kita untuk memastikan mereka tidak terpengaruh," katanya.
Ia mengatakan pengabdian aparatur sipil negara merupakan amanah negara yang mulia sehingga harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat.
"Kita harus bisa menjadi teladan sebagaimana para pendahulu yang telah berjuang untuk bangsa," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang identifikasi tujuh kecamatan berpotensi rawan bencana
