Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut penjaga pintu air sebagai ujung tombak keberhasilan program swasembada pangan sehingga harus diperhatikan kesejahteraannya.
"Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan," katanya, usai menerima audiensi perwakilan dari penjaga pintu air yang melakukan unjuk rasa di kantornya, Semarang, Jateng, Senin.
Menurut dia, para penjaga pintu air merupakan ujung tombak sumber daya manusia (SDM) dalam sistem irigasi yang menopang swasembada pangan di daerah.
Dalam audiensi tersebut, ia telah menginstruksikan jajarannya dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno untuk mengurai benang merah tuntutan para penjaga pintu air, dalam waktu sepekan ke depan.
Utamanya, terkait dengan tuntutan mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan berpedoman pada regulasi yang ada.
"Saya minta dua hal untuk diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus ter-cover BPJS Ketenagakerjaan (oleh pemerintah). Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini," katanya.
Ia mengatakan bahwa hasil dari audiensi itu akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh dinas terkait, khususnya aspirasi menyangkut status kerja, jaminan sosial, hingga kejelasan masa depan para penjaga pintu air.
"Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya akan kami tindak lanjuti," kata mantan Kapolda Jateng tersebut.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jateng Muhammad Khundori menyampaikan apresiasi terhadap atensi Gubernur Jateng, terutama terkait iuran BPJS dan jaminan status kerjanya.
"Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di Balai PSDA dan Tata Ruang," katanya.
Ia menyebutkan bahwa data jumlah penjaga pintu air yang diajukan mencapai lebih dari 3.000 orang, namun belum semuanya masuk dalam database resmi.
Karena itu, kata dia, para petugas penjaga pintu air pun berharap ada kejelasan status, termasuk kemungkinan diangkat menjadi PPPK.
"Kami menunggu keputusan resmi, termasuk kemungkinan menjadi PPPK. Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini," katanya.
