Semarang (ANTARA) - Sebanyak 7.810 kepala desa di seluruh Jawa Tengah akan berkumpul di Kota Semarang untuk mengikuti sekolah antikorupsi yang diwajibkan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
"Kami akan kumpulkan kades. Ini sebagai upaya preventif dan pre-emtif terkait tindak pidana korupsi," kata Luthfi, di Semarang, Senin.
Sekolah Anti Korupsi dengan tagline "Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" itu akan digelar di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang, pada Selasa (29/4) besok.
Menurut dia, kegiatan itu penting bagi kades karena sebagai orang nomor satu di desa wajib mengetahui aturan-aturan pokok sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Pada kegiatan itu, seluruh kades akan diberikan pembekalan pembangunan, khususnya di pedesaan sehingga anggaran yang dimiliki bisa digunakan tepat sasaran, dan tidak melanggar aturan.
Sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada acara yang diinisiasi Gubernur Jateng itu adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto.
Kemudian, Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng, Sugeng.
Sementara bertindak sebagai moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng Siti Farida.
"Kami undang dari KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Berikan pembekalan pada para kades dalam pembangunan yang taat aturan," katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan desa-desa di Jateng mesti maksimal karena desa bisa menjadi pusat perekonomian, apalagi banyak potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah.
Kegiatan yang akan dimulai pukul 08.00 WIB tersebut juga bakal disiarkan secara langsung melalui "streaming" di channel youtube Pemerintah Provinsi Jateng.
