Bawaslu: Politik uang dan netralitas ASN jadi kerawanan pilkada

Temanggung (ANTARA) - Politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) jadi kerawanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung Roni Nefriadi.

Roni Nefriadi di Temanggung, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal.

Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung itu menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan bertema Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024.

"Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung," katanya.

Baca juga: Kepada pelajar, Pj. Wali Kota Tegal: Kalian harus tolak politik uang

Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.

"Saat ini banyak terindikasi kepala desa beserta perangkat desa yang terlibat sebagai tim pemenangan bakal pasangan calon tertentu," katanya.

Hal itu, kata dia, menjadi fokus bersama, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun pemangku kepentingan, terutama camat yang mempunyai wilayah di masing-masing kecamatan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.

Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.

Baca juga: Pengamat ajak semua elemen hilangkan politik uang