Bapenda Jateng : 709 BUMDes buka layanan Samsat Budiman

Semarang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menyebutkan saat ini sudah ada 709 badan usaha milik desa (BUMDes) yang membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap-Badan Usaha Digital Mandiri (Samsat Budiman).

Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso, di Semarang, Senin, menjelaskan pihaknya memang tengah fokus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya dengan memperbanyak layanan Samsat Budiman.

"Tahun 2024, tentu fokus kami ke peningkatan kepatuhan masyarakat. Yang jelas, kami juga terus meningkatkan pelayanan baik di Samsat Budiman, Samsat Corporate juga kami gencarkan," katanya.

Menurut dia, pembukaan layanan Samsat Budiman dan Samsat Corporate semakin memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga pendapatan asli daerah (PAD) juga ikut meningkat.

Dari 709 BUMDes, kata dia, persebaran paling tinggi ada di wilayah Kabupaten Kebumen sebanyak 50 Samsat Budiman, disusul Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Ia menyebutkan catatan transaksi di Samsat Budiman sepanjang 2023 juga mencapai Rp8 miliar, dengan pergerakan yang terus meningkat.

Untuk semakin meningkatkan pelayanan, Nadi mengatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan mendasarkan kebutuhan dan kemudahan masyarakat sebagai prioritas.

Untuk Samsat Corporate, yakni layanan Samsat yang terdapat di perusahaan, Bapenda Jateng juga terus mensosialisasikan program terbarunya tersebut.

Saat ini, kata dia, ada 11 instansi yang sudah menyediakan layanan Samsat Corporate, di antaranya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sukoharjo, Viar Motor, Universitas Veteran Sukoharjo, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Koperasi Konsumen Unissula.

Sedangkan lainnya, kata Nadi, pengguna baru yang akan mulai menjalankan transaksi pada 2024, dengan permintaan tertinggi justru ada di lingkungan pendidikan.

"Yang barusan gabung, salah satunya SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 3 Purworejo, masih baru bertransaksi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nadi menyebutkan bahwa target pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2024 mengalami kenaikan, yakni Rp6,5 triliun, sedangkan pada tahun 2023 targetnya Rp6,02 triliun.

"Targetnya bertambah hampir Rp500 miliar, kami optimistis akan tercapai. Fokusnya adalah kepatuhan masyarakat dahulu," katanya.