Pandemi COVID-19, angka kemiskinan Kota Semarang naik

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengakui bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Kota Atlas dari 3,9 persen menjadi 4,5 persen.

"Angka kemiskinan sekarang 4,5 persen. Sebelum 2019 sempat mencapai 3,9 persen. Kemiskinan naik sedikit karena pandemi COVID-19," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Kamis.

Ita pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang kepada jajaran legislatif dalam rapat paripurna di DPRD Kota Semarang, mengatakan pandemi COVID mempengaruhi pendapatan masyarakat menjadi berkurang, apalagi banyak juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas program Pemerintah Kota Semarang pada 2023, terutama di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, dan Jomblang.

"Kami sampaikan bahwa di tahun 2022 memang pencapaian secara positif ada, laju pertumbuhan ekonomi, IPM (indeks pembangunan manusia), angka stunting turun. Tetapi, di lain pihak, ada hal-hal yang perlu diperbaiki," katanya.

Selain kemiskinan, kata dia, penurunan indeks gini atau ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah juga menjadi prioritas program Pemkot Semarang pada tahun ini.

"Indeks gini. Masih ada ketimpangan antara masyarakat yang pendapatannya tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ita yang belum lama menjabat Wali Kota definitif tersebut.

Yang tidak kalah penting, kata Ita, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang angkanya masih relatif tinggi dibandingkan TPT di tingkat provinsi maupun nasional.

"Kita masih di angka 7 persen. Provinsi dan nasional masing-masing 5 persen dan 6 persen. Kita harus menurunkan angka TPT," kata mantan Wakil Wali Kota Semarang itu.

Dengan redanya pandemi COVID-19, kata dia, pengaruhnya sangat besar terhadap anggaran, sebab penanganan COVID-19 membuat beberapa mata anggaran yang sudah direncanakan menjadi tergeser.

"Mulai 2020, 2021, dan 2022 kan peralihan dari yang tadinya kasus COVID-19 banyak, jadi semakin landai dan landai. Tentu ini  mempengaruhi anggaran untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pastinya pengentasan kemiskinan stunting. Yang utama, prioritas untuk rob dan banjir," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Semarang untuk LKPJ 2022 Rukiyanto mengatakan akan segera merapatkan dan mengevaluasi laporan Wali Kota Semarang yang tercantum dalam LKPJ.

"Kami akan segera bahas. Besok baru penjadwalan. Paparan materi dan lain-lain baru hari Senin (3/4)," katanya.*