Batang (ANTARA) - Pemerintah akan menggratiskan biaya sewa lahan selama lima tahun bagi investor asing yang akan menanamkan investasinya di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah,' kata Bupati Batang Wihaji.
"Perintah Presiden minimal lima tahun gratis. Investor mungkin hanya membayar listrik dan air dan setelah memasuki tahun ke-enam, baru mulai proses bisnisnya, sewanya, dan lainnya," katanya di Batang, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah melalui KIT Batang dalam berkompetisi dengan kawasan industri dari negara lain.
Baca juga: Pembangunan KIT Batang tunggu rekomendasi Kementerian ATR/BPN
Selain biaya sewa gratis selama lima tahun, kata dia, pemkab juga akan mempermudah pengajuan perizinan penanaman modal asing (PMA).
"Kami akan mempermudah dan memberikan keringanan para investor agar perusahaan beroperasi dulu serta berproduksi. Setelah itu, perusahaan bergulir ada produksi, uang berjalan, ada perputaran ekonomi," katanya.
Bupati Wihaji mengatakan setelah lima tahun berjalan para investor dipersilakan membuat kesepakatan sewa untuk lima tahun maupun 30 tahun.
Adapun mengenai masalah perizinan perusahaan di KIT Batang, kata dia, hampir semuanya gratis kecuali untuk izin mendirikan bangunan (IMB) yang nilainya juga relatif kecil.
Baca juga: Diproyeksikan bersaing dengan Vietnam, KIT Batang mampu pulihkan perekonomian Indonesia
"Yang jelas kami akan mempermudah semuanya sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku, silakan para investor yang akan mengajukan perizinan," katanya.
Menurut dia, saat ini masih ada dua hal kebijakan Pemerintah mengenai KIT Batang yang masih dirapatkan seperti harga sewanya dan insentif apalagi yang bakal diterima oleh investor.
"Pada tawaran gratis sewa dan izin dipermudah sudah banyak investor yang berminat yaitu ada 23 perusahaan PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)," katanya.
Ia mengatakan 23 investor yang serius mendirikan perusahaan di KIT Batang ini, nantinya akan membutuhkan lahanya di atas 360 hektare dan akan menyerap tenaga kerja sekitar 10.000 orang.
"23 perusahaan sudah ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding), tinggal menunggu harga sewanya karena mereka akan menghitung 'cash flow'," katanya.
Baca juga: Dinas Pariwisata Batang diminta raih peluang pembangunan KIT
Berita Terkait
Pemerintah berkomitmen percepat masa tanam padi
Selasa, 23 April 2024 16:39 Wib
Rekening penampung kredit bank pemerintah catat transaksi mencurigakan
Selasa, 23 April 2024 8:52 Wib
Paknas berharap pemerintah libatkan konsumen tembakau pada penyusunan regulasi
Minggu, 21 April 2024 16:11 Wib
Pemerintah Jepang dituntut warganya terkait efek samping vaksin COVID
Kamis, 18 April 2024 8:50 Wib
ASN Pemkot Semarang bolos kerja, TPP dipotong 15 persen
Selasa, 16 April 2024 21:47 Wib
Pemkot Semarang ingatkan ASN masuk kerja sesuai jadwal usai Lebaran
Senin, 15 April 2024 5:21 Wib
Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024
Selasa, 9 April 2024 22:03 Wib
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib