Pemprov Jateng pastikan dampingi santriwati korban kekerasan di Pati

Kamis, 7 Mei 2026 21:07 WIB

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati mendapatkan pendampingan secara intensif.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Kamis, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh ponpes berinisial AS di Kabupaten Pati.

"Kami berharap bukan hanya kita kawal kasusnya, ada yang lebih penting adalah santriwati yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak ya, masih usia sekolah," katanya.

Menurut dia, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut perlu didampingi agar mereka tidak terpuruk, trauma, dan akhirnya tidak melanjutkan sekolah.

"Kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah. Ini yang paling penting karena masa depan mereka masih panjang," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan, pendampingan korban saat ini terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Tujuannya agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut tetap mendapatkan akses pendidikan, terpantau kondisi kesehatannya, dan merasa terlindungi.

Untuk anak-anak yatim piatu atau dari keluarga tidak mampu yang mayoritas menjadi santri di ponpes tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen membantu mereka bersekolah secara gratis.

"Insya Allah, kami berkomitmen bahwa masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah dengan gratis. semuanya," katanya.

Ia sangat mengapresiasi keberanian para korban dan pendamping dari elemen masyarakat, serta organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang telah bergerak bersama mengungkap fakta tersebut ke publik.

Sebagai upaya pencegahan, kata dia, sebenarnya Pemprov Jateng tengah mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya sebagai garda terdepan perlindungan warga rentan.

"Program ini fokus pada pemberdayaan dan pendampingan hukum bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas," katanya.

Bahkan, kata dia, Pemprov Jateng telah menggandeng NU dan Muhammadiyah melalui organisasi sayapnya, yakni Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah untuk pelatihan paralegal di 35 kabupaten/kota.

Tak hanya di pesantren, ia mengatakan bahwa langkah preventif itu juga menyasar sekolah-sekolah umum, salah satunya melalui skema deteksi dini kesehatan.

Untuk pengawasan di lingkungan pesantren, Pemprov Jateng juga berkolaborasi secara masif dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) melalui program Tilik Pesantren.

Program tersebut secara rutin mengedukasi para pengasuh pondok pesantren mengenai penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat," katanya.

Baca juga: Pengadilan Tipikor memvonis bebas mantan Dirut BJB di kasus korupsi Sritex