Sukoharjo (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Yuliana meminta kebijakan asimilasi bagi narapidana dievaluasi karena mendatangkan kecemasan di kalangan masyarakat.
"Evaluasi saya ketika (asimilasi) terjadi di masyarakat, saya menerima banyak laporan dan informasi banyak juga yang kemudian melakukan tindakan kriminal setelah keluar dari penjara," kata Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.
Baca juga: 2 napi asimilasi terlibat pencurian dijemput petugas rutan
Melihat kondisi tersebut, menurut dia, kebijakan tersebut perlu dihentikan sementara waktu untuk selanjutnya dievaluasi terlebih dahulu.
"Waktu awal Bapak Menteri (Menteri Hukum dan HAM) menyampaikan ini kepada kami tentang rencana dikeluarkannya keputusan menteri tentang itu, saya pribadi menyampaikan menjadi garis bawah dan menjadi perhatian jangan sampai terjadi 'moral hazard' dalam proses ini," katanya.
Menurut dia, jangan sampai kebijakan yang awalnya diambil sebagai bentuk "spirit" terhadap pandemi Covid-19, justru berubah menjadi penyimpangan moral di masyarakat.
"Awalnya kan spirit pandemi sehingga semua keputusan harus berdasarkan spirit ini, ketika terjadi seperti ini maka menurut saya yang perlu diperhatikan adalah dalam proses ini baik dari kepala Lapas pengusutan di lapas dan bapas," katanya.
Menurut dia, Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak melakukan fungsinya dengan optimal kepada para narapidana.
Sementara itu, dikatakannya, jika permasalahan yang timbul di lapangan diakibatkan oleh narapidana yang memperoleh asimilasi ini, maka justru akan tambah membebani tugas Polri.
"Tugas Polri kan cukup berat. Kita punya kewajiban 'stay at home' tetapi Polri tugasnya lebih berat ketika ditambah dengan kasus ini," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap jika program tersebut dihentikan sejenak untuk kemudian dievaluasi, maka selanjutnya bisa dikonsultasikan kembali dengan Komisi III DPR RI.
"Maka yang saya minta langkah pertama selanjutnya ialah memastikan kesiapan kejiwaan dari para narapidana. Dalam hal ini koordinasikan dengan Polri," katanya.
Baca juga: Paket sembako untuk 52 napi asimilasi di Batang
Berita Terkait

Anggota DPR Muhammad Hatta harapkan produk UMKM miliki SNI
Selasa, 17 Desember 2024 19:24 Wib

Komisi II DPR RI: Penataan pegawai non-ASN selesai akhir 2024
Kamis, 12 Desember 2024 7:31 Wib

Waka Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya
Kamis, 5 Desember 2024 8:23 Wib

Anggota DPR usulkan sertifikasi juru dakwah
Rabu, 4 Desember 2024 20:45 Wib

Legislator sebut Generasi Z lebih individual dalam preferensi memilih
Rabu, 4 Desember 2024 20:22 Wib

DPR ajak mahasiswa berpartisipasi aktif di pesta demokrasi
Rabu, 4 Desember 2024 20:18 Wib

Dua warga Pekalongan polisikan oknum anggota DPR atas pelanggaran ITE
Rabu, 4 Desember 2024 15:30 Wib

Anggota DPR RI berikan dukungan moral kepada korban kebakaran Pasar Gandrungmangu Cilacap
Rabu, 27 November 2024 14:06 Wib