Kudus belum putuskan pengelolaan parkir

Selasa, 7 Januari 2020 19:51 WIB

Parkir di tepi Jalan Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA / Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih melakukan kajian untuk menentukan pilihan terbaik dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum karena saat diserahkan pihak swasta justru tidak mencapai target, kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo.

"Sebelumnya, saat masih dikelola sendiri juga belum mencapai target. Kemudian dicoba diserahkan kepada pihak swasta, ternyata juga sama tidak mencapai target sehingga saat ini masih menunggu hasil kajian apakah dikelola sendiri atau diserahkan swasta," ujarnya di Kudus, Selasa.

Ia mengakui hingga sekarang masih dilakukan serangkaian evaluasi terkait kelemahan yang terjadi, sehingga tidak bisa mencapai target penerimaan daerah dari sektor parkir.

Ketika memasuki awal 2020, katanya, Dinas Perhubungan Kudus diminta untuk melakukan lelang secara terbuka, namun tidak dilaksanakan sesuai instruksi karena justru melakukan penunjukkan sehingga diambil alih.

Untuk sementara, kata Hartopo, pengelolaan dikembalikan seperti sebelumnya dikelola oleh masing-masing pihak yang memang selama ini mengelola parkir selama bertahun-tahun.

Adapun target untuk penerimaan parkir tahun ini juga meningkat dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, realisasi penerimaan parkir tepi jalan umum yang ditargetkan sebesar Rp2,88 miliar selama 2019 hanya terealisasi 711,94 juta atau 24,72 persen.

Parkir tepi jalan umum, sejak tahun 2019 pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga melalui lelang, namun realisasinya juga sangat rendah.

Realisasi penerimaan daerah dari retribusi parkir di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 juga sangat rendah karena untuk parkir tepi jalan umum hanya terealisasi 30,94 persen dari target sebesar Rp2,46 miliar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.