Kader PKB diwajibkan terus berkhidmat pada NU

id PKB,abdul halim iskandar

Kader PKB diwajibkan terus  berkhidmat pada NU

Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Ketua DPW PKB Jateng KH M Yusuf Chudlori, Sekretaris DPW PKB Sukirman. (ANTARA/Istimewa)

Semarang (ANTARA) - Seluruh kader maupun pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di semua tingkatan diwajibkan terus berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama (NU).

"Ini bagi semua, apakah kader kita yang ada di legislatif, maupun eksekutif. Jangan lupa, PKB lahir dari NU," kata Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur Abdul Halim Iskandar saat memberikan materi pembekalan dan pelatihan bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PKB se-Jawa Tengah di Kota Salatiga, Sabtu.

Berdasarkan hal itu, konsultasi maupun aspirasi dari NU tetap harus dijaga, bahkan termasuk dalam pencalonan kepala daerah seperti akan digelarnya pilkada serentak 2020.

"Kalau di Jawa Tengah saya yakin sudah berjalan," ujarnya.

Baca juga: PKB Jateng incar kemenangan 10 pilkada

Halim Iskandar yang juga menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ini juga mengingatkan totalitas kader pada partai.

"Ada aturan main yang mengikat, termasuk kepada anggota dewan di fraksi," katanya.

Menurut dia, semua kader adalah petugas partai sehingga dimanapun berada tidak boleh melenceng dari aturan partai.

"Karena petugas, setiap saat bisa dipindahkan ke tempat yang lebih proporsional dan profesional," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Halim, DPP PKB terus memperkuat kebijakan agar partai ini ke depan semakin besar, bahkan partainya juga memberikan apresiasi bagi para kader potensial yang gagal menjadi anggota dewan.

"Karena bagaimanapun mereka berkontribusi memberikan suara sehingga PKB mendapatkan kursi. Jangan lupa semua saling mendukung untuk mendapatkan kursi, meski belum tentu semuanya jadi," katanya.

Hanya saja, khusus kepada anggota dewan yang sudah terpilih, Halim mengingatkan agar patuh pada aturan yang berlaku.

"Misalnya kalau kunjungan kerja, ya jangan main joki, digantikan staf. Karena hal ini pasti teraudit," tegasnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jateng Arief Irwanto yang ikut memberikan materi "workshop" berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kinerja para anggota dewan, utamanya dari fraksi PKB.

"Hasil 'workshop' ini bisa meningkatkan kinerja. Utamanya dalam RPJMD, sehingga jadi kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: PKB dan PWNU Jateng sosialisasikan Undang-Undang Pesantren
Baca juga: Dulu pengamen warung kopi, kini anggota DPRD dari PKB
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar