Pemprov Jateng masih data kerugian tambak yang kebanjiran

Rabu, 28 Januari 2026 09:32 WIB

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng Endi Faiz Effendi. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejauh ini masih mendata nilai taksiran kerugian dampak banjir yang melanda kawasan pesisir Jateng yang mengakibatkan kerusakan parah pada tambak budi daya ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng Endi Faiz Effendi, di Semarang, Selasa, membenarkan beberapa wilayah melaporkan adanya lahan tambak yang terkena dampak terutama di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pemalang.

Di Kabupaten Pati saja, kata dia, luas tambak yang terendam mencapai 1.257 hektare, dengan perkiraan kerugian sementara mencapai Rp17 miliar.

Ia menjelaskan tambak yang terimbas banjir di Kabupaten Pati tersebar di enam kecamatan l, yakni Margoyoso, Dukuhseti, Tayu, Kayen, Gabus, dan satu kecamatan lain yang masih dalam verifikasi.

Dari enam kecamatan tersebut, total ada 19 desa yang terdampak, dengan komoditas utamanya adalah ikan nila salin yang sebagian besar sudah siap dipanen saat banjir datang.

"Dia mau panen, siap panen malah 'ngintir' (terkena arus banjir, red.). Kasihan kan, misalkan tanggul pecah atau airnya justru di atas tanggul, akhirnya ikannya ikut keluar. Kalau misal satu ton harganya per kilogram Rp18.000, sudah berapa juta itu," katanya.

Sejauh ini, ia mengaku masih melakukan verifikasi untuk memastikan secara pasti nilai kerugian akibat dampak banjir di Pati.

Selain Pati, kata dia, pihaknya juga menerima laporan tambak terdampak banjir dari Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Sidokare, namun hingga kini data luas dan nilai kerugian masih terus dihimpun.

"Pemalang baru laporan awal, masih kami dalami. Secara keseluruhan pendataan di Jawa Tengah masih berjalan," katanya.

Menurut dia, daerah Demak dan beberapa wilayah di Jateng juga masih ada tambak yang terimbas banjir, namun sejauh ini belum ada data yang masuk ke DKP.

Diakuinya, hingga kini sektor budi daya perikanan masih belum memiliki perlindungan seperti yang dimiliki petani tanaman pangan.

Jika di sektor pertanian sudah ada skema asuransi gagal panen, kata dia, kondisi itu belum berlaku bagi pembudidaya ikan.

Perlindungan yang tersedia selama ini baru sebatas asuransi nelayan yang menanggung risiko kecelakaan kerja saat melaut, bukan kerugian usaha akibat tambak terendam banjir atau gagal panen.

Karena itu, kata dia, DKP menyiapkan langkah pemulihan. Bantuan akan difokuskan pada penyediaan benih ikan untuk meringankan beban pembudidaya yang terdampak.

"Nanti tergantung pada anggaran kita berapa, nanti kita akan petakan mana yang diurus dulu yang butuh benihnya akan kita bantu," katanya.