Pemerintah diminta perkuat keamanan siber terkait Tol Langit

Semarang (ANTARA) - Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Doktor Pratama Persadha memandang perlu Pemerintah memperkuat keamanan siber untuk memberi rasa aman bagi warganet terkait dengan pengoperasian Palapa Ring Timur atau Tol Langit.

"Selain ada potensi ekonomi, juga ancaman penyalahgunaan bertambah seiring makin banyaknya penduduk Indonesia yang mengakses internet," kata pakar keamanan siber Pratama Persadha kepada ANTARA di Semarang, Selasa pagi.

Pratama menggarisbawahi pentingnya negara mengelola dan mengamankan data masyarakat. Apalagi, keberadaan Palapa Ring Timur ini akan mempercepat penambahan pemakai internet di Tanah Air. Bahkan, dia memperkirakan bakal tembus ke angka 200 juta di akhir tahun 2020.

Baca juga: Doktor Pratama: Tol Langit tingkatkan ekonomi digital Indonesia timur

Ia lantas mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyebutkan hingga akhir 2018 pemakai internet di Tanah Air mencapai 171,1 juta warganet. Sebagian besar di antara mereka adalah generasi milenial.

Dominasi milenial ini, menurut Pratama, tentu akan membuat aktivitas ekonomi digital di Indonesia bagian timur terus bertambah, asal syaratnya infrastruktur harus siap terlebih dahulu.

Ia mencontohkan ojek daring dan ekspedisi pengiriman barang untuk mendukung marketplace (situs web atau aplikasi daring yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko). Keduanya tidak bisa berjalan jika infrastruktur dasar seperti jalan tidak ada atau sangat minim.

Oleh karena itu, lanjut dia, jaminan keamanan siber oleh Pemerintah harus dikuatkan. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa membantu pengamanan jaringan milik lembaga negara.

"Pengamanan juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sepanjang sangat diperlukan," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (sekarang BSSN).

Selain itu, kata dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, Pemerintah juga perlu hadir untuk memberikan jaminan stabilitas keamanan di wilayah timur Indonesia.

Ia menekankan, "Jangan sampai kemudian penyedia jasa internet atau internet service provider (ISP) takut untuk membangun infrastruktur dan mendatangkan sumber daya manusia (SDM) ke sana.

Baca juga: KPP Pratama Surakarta fasilitasi WP untuk "go public"
Baca juga: Pakar: Peretasan web Kemendagri bentuk "hacktivist"