Semarang (ANTARA) - Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha mengungkapkan deface atau peretasan dengan mengubah tampilan web milik Kemendagri adalah bentuk hacktivist, sebuah aktivitas peretasan dengan alasan sosial politik, bukan ekonomi.
"Ini terlihat dari pesan RIP (rest in peace) KPK yang ditampilkan depan web. Deface terlihat pada Minggu (22/9) sore," kata Pratama Persadha selaku Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jawa Tengah, Senin.
Aktivitas hacktivist ini, kata Pratama, ingin menyampaikan pesan politik dengan menyasar situs milik negara atau korporasi besar dengan membubuhkan pernyataan sikap.
Baca juga: Pratama: Perlindungan data sangat krusial
Hal yang sama pada saat web Telkomsel diretas, peretas menyampaikan pesan agar tarif Telkomsel diturunkan karena dirasa terlampau mahal.
"Biasanya aktivitas hacktivist ini menyasar beberapa situs penting. Situs mana dahulu yang berhasil diretas, itulah yang akan di-publish," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (sekarang BSSN).
Karena itu, nantinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa membantu kementerian dan lembaga negara lainnya untuk melakukan digital forensik mengetahui mana saja lubang keamanan. Hal ini agar segera ditutup guna menghindari kejadian serupa seperti web Kemendagri.
Pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini mengatakan bahwa hacktivist hal yang sudah sangat sering terjadi di luar negeri. Aktivitas ini juga mulai mendapatkan tempat di Tanah Air, khususnya bila ada pendapat aspirasi yang tidak tersalurkan atau tidak didengar.
Baca juga: Penghimpunan data masyarakat perlu ditertibkan
Menurut Pratama yang pernah sebagai Wakil Ketua Tim Lemsaneg (sekarang BSSN) Pengamanan Pesawat Kepresidenan RI, yang perlu dilakukan ke depan oleh semua lembaga pemerintah dan lembaga negara adalah bekerja sama dengan BSSN untuk meningkatkan keamanan pada sistem yang mereka miliki.
Dalam hal ini, Kemendagri mempunyai sistem kependudukan dan pencatatan sipil.
"Bayangkan saja bila peretas berhasil masuk dan mengacak-acak sistem Dukcapil. Ini harus menjadi perhatian bersama. Walaupun sistem Dukcapil dipisah, punya potensi dijadikan jalan masuk ke sistem Dukcapil," katanya.
Pelaku yang mengatasnamakan diri security007 membubuhkan identitasnya pada halaman yang sudah di-deface. Bila melihat kegiatan di akun medsosnya, security007 juga pernah mengunggah (upload) kegiatan meretas via SQL injection ke web Mahkamah Agung.
"Artinya, memang pelaku deface sudah cukup aktif. Apalagi, di kanal YouTube-nya, pelaku sering meng-upload tutorial tools hacking maupun kegiatan meretasnya," kata Pratama Persadha.
Baca juga: Pakar sebut data jadi komoditas paling berharga pada era digital
Baca juga: Doktor Pratama: Keamanan siber kunci sukses ekonomi digital
Berita Terkait
Seratusan pegawai KPP Pratama Kabupaten Temanggung tes urine
Selasa, 24 September 2024 15:46 Wib
KPP Pratama Batang jelaskan aspek perpajakan pengalihan hak atas tanah bangunan
Kamis, 12 September 2024 16:26 Wib
Rangkul pemangku pajak, KPP Pati gelar forum konsultasi publik
Jumat, 6 September 2024 13:39 Wib
Azizah Salsha laporkan akun penyebar hoaks dan fitnah ke Bareskrim
Kamis, 22 Agustus 2024 14:54 Wib
Pemerintah perlu bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
Minggu, 11 Agustus 2024 15:04 Wib
KPP Pratama Jepara gelar "Tax Gathering dan Public Hearing"
Selasa, 2 Juli 2024 10:29 Wib
Baru 4 menit main langsung di kartu merah, ini penjelasan Pratama Arhan
Jumat, 31 Mei 2024 14:43 Wib
KPP Pratama Temanggung berikan penghargaan kepada 20 desa
Kamis, 23 Mei 2024 19:41 Wib