Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil (MTZ) bersama dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus Tahun 2019.
"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga orang tersangka tindak pidana korupsi terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus pada tahun 2019. Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai 16 Agustus sampai 24 September 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.
Dua tersangka lain yang diperpanjang penahanannya, yaitu Agus Soeranto (ATO) yang merupakan Staf Khusus Bupati Kudus dan Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan (ASN).
Ketiga tersangka tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sabtu (27/7).
Kasus tersebut diawali dengan pembicaraan Muhammad Tamzil yang meminta kepada Agus Soeranto untuk mencarikan uang sebesar Rp250 juta untuk kepentingan pembayaran utang pribadinya.
Adapun uang Rp250 juta untuk keperluan pembayaran mobil Nissan Terrano milik Muhammad Tamzil.
Namun, Tamzil mengaku tidak memerintahkan Agus untuk mencarikan uang tersebut.
Baca juga: Bupati Kudus dua kali korupsi, Wapres: Pejabat belum insaf
Baca juga: Bui tidak bikin jera koruptor
Untuk diketahui, Muhammad Tamzil dan Agus Soeranto sebelumnya pernah bekerja bersama di Pemprov Jateng.
Saat menjabat Bupati Kudus periode 2003 s.d. 2008, Muhammad Tamzil terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.
Saat itu, Muhammad Tamzil divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Muhammad Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang pada bulan Desember 2015.
Pada saat Muhammad Tamzil menjalani hukuman di Lapas Kedungpane, dia kembali bertemu dengan Agus Soeranto yang juga sedang menjalani hukuman dalam kasus yang berbeda.
Setelah bebas, Muhammad Tamzil berlaga di Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan Bupati Kudus. Saat dilantik menjadi Bupati, Muhammad Tamzil mengangkat Agus Soeranto sebagai staf khusus Bupati Kudus.
Berita Terkait
![KPK tegaskan tidak ada kewajiban Kaesang melaporkan penerimaan gratifikasi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/05/1000080110.jpg)
KPK tegaskan tidak ada kewajiban Kaesang melaporkan penerimaan gratifikasi
Kamis, 5 September 2024 17:00 Wib
![KPK dampingi Pemkot Magelang tingkatkan pencegahan korupsi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/27/27KPK-RI-Gelar-Rakor-MCP-2024-Pemkot-Magelang-26-Agust-2024-5.jpg)
KPK dampingi Pemkot Magelang tingkatkan pencegahan korupsi
Selasa, 27 Agustus 2024 22:20 Wib
![Inilah lima pejabat Pemkot Semarang yang diperiksa KPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/22/1000001774.jpg)
Inilah lima pejabat Pemkot Semarang yang diperiksa KPK
Senin, 26 Agustus 2024 15:00 Wib
![Kejagung tarik Ali Fikri dari KPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/12/1000028580.jpg)
Kejagung tarik Ali Fikri dari KPK
Senin, 12 Agustus 2024 12:47 Wib
![Inilah 40 nama calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang lolos tes tertulis](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/08/WhatsApp-Image-2024-08-08-at-12.48.26.jpeg)
Inilah 40 nama calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang lolos tes tertulis
Kamis, 8 Agustus 2024 16:21 Wib
![Ketua Gapensi Semarang dua kali diperiksa KPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/02/1000056386.jpg)
Ketua Gapensi Semarang dua kali diperiksa KPK
Jumat, 2 Agustus 2024 22:51 Wib
![KPK sidik dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Semarang](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/01/antarafoto-kpk-wali-kota-semarang-010824-ak-4_1.jpg)
KPK sidik dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kamis, 1 Agustus 2024 22:20 Wib
![Wali Kota Semarang diperiksa KPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/01/1000055970.jpg)
Wali Kota Semarang diperiksa KPK
Kamis, 1 Agustus 2024 16:51 Wib