Dana cukai Rp7 miliar diperoleh Pemkab Batang

id Pemkab Batang, bagi cukai

Dana cukai Rp7 miliar diperoleh Pemkab Batang

Wakil Bupati Batang Suyono memberikan pengarahan kepada ASN saat Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai dan Kepabeanan. (ANTARA/Kutnadi)

Selain itu, setiap orang yang menjalankan kegiatan pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran, maka wajib memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada tahun ini mendapat bagi hasil dana cukai Rp7 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di daerah itu.

"Manfaat dana bagi hasil itu cukup banyak seperti untuk bidang kesehatan maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena, perolehan bagi hasil dana cukai ini harus disosialisasikan kepada masyarakat," kata Wakil Bupati Batang Suyono. pada acara Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai dan Kepabeanan di Batang, Senin.

Menurut dia, dana cukai sangat bermanfaat bagi pembangunan dan berdampak pada pendapatan negara.

Adapun sasaran lima program cukai, kata dia, antara lain untuk pembinaan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan sosial dan lingkungan, pengawasan tentang barang ilegal, serta sosialisasi kecukaian.

"Barang-barang yang diawasi melalui cukai adalah barang yang mempunyai dampak negatif pada masyarakat, misalnya saja rokok dan minuman beralkohol," katanya.

Baca juga: KPPBC ungkap 50 kasus pelanggaran pita cukai rokok

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Nico Budhi Darma mengatakan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat yang ditetapkan pada undang-undang seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif serta perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan.

"Untuk barang yang kena cukai adalah etil alkohol, minuman mengandung metil alkohol, serta hasil tembakau," katanya.

Ia mengatakan saat ini masih banyak ditemui pelanggaran cukai, antara lain rokok yang tidak dilekati pita cukai atau polos, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak, serta salah peruntukan.

"Selain itu, setiap orang yang menjalankan kegiatan pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran, maka wajib memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)," katanya.

Baca juga: Pemprov Jateng kucurkan dana hibah Rp1,5 miliar untuk pemberantasan rokok ilegal
 
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar