Semarang (Antaranews Jateng) - Mantan Direktur Utama Perum Peruri Prasetio membagikan beberapa "kunci" untuk pengembangan badan usaha milik negara (BUMN) dalam bukunya yang diluncurkan di Universitas Diponegoro Semarang.
"Setiap elemen harus memegang amanah memajukan perusahaan. Tidak boleh ada konflik kepentingan, itu adalah kunci. Kalau salah satu organ memiliki kepentingan maka akan terjadi konflik," katanya, di Semarang, Rabu.
Hal tersebut diungkapkannya saat "presidential lecture" dan peluncuran bukunya berjudul "Power, Values, and Competence - Fenomena Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi di BUMN" di Undip Semarang.
Prasetio mengingatkan "value" atau nilai harus dimiliki, mulai moral, kultur, hingga "leadership" yang semuanya menjadi landasan kuat bagi perusahaan untuk tumbuh dengan tetap dalam kerangka koridor hukum.
"Perlu ada kriteria yang disepakati, bisa `value`, bagaimana kultur yang harus dibangun, bagaimana memajukan perusahaan, membangun sistem yang baik. Ukuran kompetensi menjadi syarat mutlak," katanya.
Akan tetapi, ia mengatakan kompetensi saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan "value" yang dimiliki oleh seluruh jajaran BUMN, tidak hanya direksi, tetapi juga harus dimiliki oleh pemegang saham.
"Dengan dimilikinya `value`, direksi tidak takut mengambil keputusan. Tidak hanya direksi, sebagaimana ditambahkan Pak Rektor (Undip, red.), pemegang saham juga harus memiliki `value`," katanya.
Dalam bukunya, Prasetio juga mengutip amanat dari Presiden RI Joko Widodo bahwa BUMN harus menjalankan peran sebagai penggerak perekonomian yang memberikan efek berganda, bagi lingkungan dan negara.
Bahkan, kata dia, BUMN juga harus mengukuhkan eksistensinya tidak hanya di dalam pasar dalam negeri, tetapi juga di kancah persaingan global, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Akan tetapi, Prasetio mengatakan harapan Presiden Jokowi itu tidak mudah diwujudkan jika BUMN masih terbentur banyak hal, termasuk adanya "power" dan intervensi yang mengganggu kinerja profesional yang menjadi nakhoda di BUMN itu.
"Hal ini dipandang sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemegang saham sebagai salah satu organ. Kondisi tersebut yang menjadikan amanat Presiden Jokowi utuk menjadikan BUMN sebagai sokoguru perekonomian kita menjadi sulit diwujudkan," katanya.
Sementara itu, Rektor Undip Prof Yos Johan Utama mengatakan selama ini kampus tersebut memiliki tradisi bagi orang-orang terpilih untuk melakukan "president lecture", salah satunya mantan Dirut Peruri Prasetio dengan buku terbarunya.
"Buku ini bisa dikatakan gugatan atas keresahan Pak Pras sebagai mantan direktur (Dirut Peruri, red.). Masalah kemandirian BUMN, kalau BUMN mau solid, mandiri, ya, perlu direstrukturisasi," kata Guru Besar Fakultas Hukum Undip itu.
Yos mengatakan perlunya menciptakan suatu struktur yang membuat jajaran direksi nyaman dalam menjalankan kinerjanya tanpa khawatir, misalnya, baru menjabat tiga bulan dicopot, atau selama macam.
"Harus ada `value` yang tidak hanya dimiliki jajaran direksi, tetapi juga pemegang saham. Bagaimana `core business` lebih utama dari yang lain. Makanya, harus ada regulasi yang bagus untuk mengatur," katanya.
