"Soal mundur atau tidaknya PKS dari koalisi jangan diserahkan pada Partai Demokrat, serahkan pada PKS sendiri," kata Achsanul di Jakarta, Rabu.

Ia beralasan, bila Demokrat berinisiatif mendepak PKS, maka akan timbul kesan partainya menzalimi PKS.

"Silakan PKS yang menjawab. Keluar dari koalisi sama derajatnya dengan menolak kenaikan BBM. Kita tidak mungkin mengeluarkan PKS. PKS itu datang bertamu, tidak mungkin kita usir," kata Achsanul.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengaku masih menunggu surat resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan atau koalisi.

"Lagi nunggu surat pengeluaran, kita nothing to lose. Infonya dari Jumat mau dikirim, tapi sampai sekarang belum menerima surat resminya," kata Mahfudz.

PKS menganggap tidak tepat menaikan BBM yang disertai dengan pemberian BLSM.

"Buat PKS di DPR RI berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi ada kajian objektif dari Bank Indonesia bahwa bila BBM dinaikkan, maka terjadi inflasi besar-besaran.

Buat apa PKS mengiyakan kenaikan BBM karena harus mengikuti koalisi. Seharusnya koalisi mengikuti dan tunduk pada objektivitas," pungkas Mahfudz.