Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyiapkan opsi revitalisasi aset daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) setelah usulan dua lokasi sekolah ditolak oleh Kementerian PUPR saat dilakukan tinjauan ke lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Wilopo di Batang, Selasa, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, termasuk soal desain teknis dan kapasitas siswa.
"Sampai sekarang desain teknis, termasuk kapasitas calon siswa juga belum kami terima dari pusat. Namun, kami pastikan tidak akan tinggal diam, kami sedang menyiapkan opsi revitalisasi aset daerah sebagai langkah antisipasi," katanya.
Menurut dia, dua lokasi pembangunan sekolah yang ditolak, yaitu yang pertama karena lahan seluas 3 hektare berstatus hortikultura dan minimal memiliki luas lahan 5 hektare.
Kemudian, kata dia, lahan kedua yang ukurannya sudah memenuhi syarat seluas 7 hektare, tetapi terkendala oleh kondisi topografi
"Pihak Kementerian PUPR menilai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat lahannya yang berstatus kawasan tanaman pangan dan terlalu curam," katanya.
Wilopo mengatakan pihaknya siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dan sekaligus menunggu sistem kurikulumnya, calon pendidik hingga siswanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan terkait dengan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik bukan lagi masalah.
"Kalau SDM kami sudah siap, bahkan ada informasi perekrutan guru juga dilakukan langsung dari pihak SR. Jadi, sebenarnya tinggal menunggu tindak lanjut dari pusat saja," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang siapkan tenaga kerja berkualitas tekan pengangguran