Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memperkuat pengawasan dan sinergi antarlembaga untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) yang berada di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Selasa, mengatakan bahwa PSN yang memiliki alokasi dana besar dan tenggat ketat akan membutuhkan pengawasan real time dan tepat sasaran agar terlaksana sesuai regulasi.
"Pengawasan PSN tidak boleh kendor, harus real time dan on site. Pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan bermartabat hanya bisa terwujud melalui aparatur yang berintegritas dan sistem pengawasan yang andal," katanya.
Ia mengatakan kegiatan pengawasan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Permendagri, hingga regulasi internal pemerintah daerah yaitu Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 700/675/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2025.
"Dengan landasan ini, kita menegaskan bahwa pengawasan adalah agenda yang terstruktur dan terencana," katanya.
Menurut dia, tujuan utama kegiatan pengawasan adalah menyosialisasikan kebijakan terbaru, menyampaikan hasil pengawasan aparat pengawas internal Pemerintah (APIP), serta mempercepat tindak lanjut atas temuan yang ada.
Pengawasan, menurut dia, bukan sekadar ritual tahunan melainkan jantung pembangunan daerah karena hal itu sebagai upaya mencegah penyimpangan, memastikan kepatuhan regulasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Tanpa pengawasan yang kuat maka risiko penyimpangan dan kegagalan program akan meningkat tajam," katanya.
Ia mengatakan tahun 2025 sebagai periode krusial untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga aparat pengawas internal pemerintah bisa bertransformasi menjadi mitra strategis yang berorientasi pada peningkatan nilai.
"Oleh karena itu, kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar membuka diri terhadap proses penilaian kinerja organisasi. Jangan jadikan pengawasan sebagai momok, tetapi sebagai konsultasi profesional untuk continuous improvement," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang tekankan netralitas birokrasi dari intervensi politik
