Semarang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah menyebutkan setidaknya 7.437 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring tutupnya sejumlah perusahaan di wilayah itu pada tahun ini.
"Pada 2024 angka PHK sebanyak 7.437 pekerja, di PT Semar Mas Garmen di Boyolali, PT Cermai Makmur di Boyolali, PT Maju Sakti di Wonogiri, dan sebagainya," kata Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz, di Semarang, Rabu.
Ada pula perusahaan yang dinyatakan pailit, kata dia, seperti PT Cahaya Timur Garmindo yang ada di Pemalang dengan jumlah karyawan sekitar 600 orang dan saat ini sedang ditangani kurator.
Kemudian, ada PT S. Dupantex di Kabupaten Pekalongan yang sudah tutup permanen sejak 6 Juni 2024 dengan jumlah karyawan 800 orang, tetapi statusnya masih belum PHK karena masih proses bipartit antara serikat pekerja dengan perusahaan.
Menurut dia, tingkat PHK pada tahun ini hampir sama dengan 2023 yang mencapai 8.588 pekerja, seperti PT Tanjung Kreasi di Temanggung, PT Bamas Satria Perkasa (Purwokerto), PT Delta Merlin (Sukoharjo).
"Termasuk PT Apac Inti Corpora di Bawen yang pada 2023 (melakukan PHK, red.) sebanyak 1.000 karyawan pada 2023. Namun, mereka sudah konfirmasi secara langsung bahwa sekarang tidak ada PHK lagi," katanya.
Untuk hak-hak karyawan PT Apac Inti Corpora yang mengalami PHK sudah diberikan sesuai ketentuan. Sekarang ini perusahaan itu memiliki karyawan sebanyak 2.600 orang dan baru saja membuka lowongan 100 tenaga kerja perempuan.
Aziz menyampaikan bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya merupakan pilihan terakhir yang harus diambil, setelah beberapa opsi sudah ditempuh, yakni pengurangan "shift" dan "merumahkan".
"Perusahaan melakukan PHK itu pilihan terakhir. Pilihan pertama pengurangan jam kerja, dikurangi 'shift'-nya, kemudian 'dirumahkan'. Terpaksa sekali harus melakukan PHK dan itu tidak mudah karena perusahaan harus membayarkan hak-hak karyawannya," katanya.
Meski sejumlah perusahaan tutup, kata dia, banyak juga perusahaan lainnya yang justru membuka lowongan kerja, seperti PT Sritex yang saat ini memiliki 10.400 karyawan dan membutuhkan 2.000 karyawan baru.
Ada juga PT Djarum, kata dia, yang melakukan pengembangan industri di Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Temanggung, dan Rembang dengan kebutuhan 9.927 karyawan baru dan masih kekurangan 6.772 tenaga kerja.
Selain itu, ia mengatakan bermunculan beberapa industri baru, seperti pabrik sepatu di Pekalongan yang proses pembangunannya sebenarnya pada 2024, namun mundur jadi 2025 dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 20.000 orang.
"Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dengan jumlah pelaku usaha ada 34 (industri) dengan tenaga kerja sebanyak 12.031 orang, dan pada 2024 masih membutuhkan 9.240 karyawan," katanya.
Demikian pula di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), kata dia, beberapa industri yang sudah beroperasi membutuhkan 12.000 tenaga kerja, namun baru terisi sebanyak 1.656 tenaga kerja.
"Pada 2024 angka PHK sebanyak 7.437 pekerja, di PT Semar Mas Garmen di Boyolali, PT Cermai Makmur di Boyolali, PT Maju Sakti di Wonogiri, dan sebagainya," kata Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz, di Semarang, Rabu.
Ada pula perusahaan yang dinyatakan pailit, kata dia, seperti PT Cahaya Timur Garmindo yang ada di Pemalang dengan jumlah karyawan sekitar 600 orang dan saat ini sedang ditangani kurator.
Kemudian, ada PT S. Dupantex di Kabupaten Pekalongan yang sudah tutup permanen sejak 6 Juni 2024 dengan jumlah karyawan 800 orang, tetapi statusnya masih belum PHK karena masih proses bipartit antara serikat pekerja dengan perusahaan.
Menurut dia, tingkat PHK pada tahun ini hampir sama dengan 2023 yang mencapai 8.588 pekerja, seperti PT Tanjung Kreasi di Temanggung, PT Bamas Satria Perkasa (Purwokerto), PT Delta Merlin (Sukoharjo).
"Termasuk PT Apac Inti Corpora di Bawen yang pada 2023 (melakukan PHK, red.) sebanyak 1.000 karyawan pada 2023. Namun, mereka sudah konfirmasi secara langsung bahwa sekarang tidak ada PHK lagi," katanya.
Untuk hak-hak karyawan PT Apac Inti Corpora yang mengalami PHK sudah diberikan sesuai ketentuan. Sekarang ini perusahaan itu memiliki karyawan sebanyak 2.600 orang dan baru saja membuka lowongan 100 tenaga kerja perempuan.
Aziz menyampaikan bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya merupakan pilihan terakhir yang harus diambil, setelah beberapa opsi sudah ditempuh, yakni pengurangan "shift" dan "merumahkan".
"Perusahaan melakukan PHK itu pilihan terakhir. Pilihan pertama pengurangan jam kerja, dikurangi 'shift'-nya, kemudian 'dirumahkan'. Terpaksa sekali harus melakukan PHK dan itu tidak mudah karena perusahaan harus membayarkan hak-hak karyawannya," katanya.
Meski sejumlah perusahaan tutup, kata dia, banyak juga perusahaan lainnya yang justru membuka lowongan kerja, seperti PT Sritex yang saat ini memiliki 10.400 karyawan dan membutuhkan 2.000 karyawan baru.
Ada juga PT Djarum, kata dia, yang melakukan pengembangan industri di Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Temanggung, dan Rembang dengan kebutuhan 9.927 karyawan baru dan masih kekurangan 6.772 tenaga kerja.
Selain itu, ia mengatakan bermunculan beberapa industri baru, seperti pabrik sepatu di Pekalongan yang proses pembangunannya sebenarnya pada 2024, namun mundur jadi 2025 dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 20.000 orang.
"Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dengan jumlah pelaku usaha ada 34 (industri) dengan tenaga kerja sebanyak 12.031 orang, dan pada 2024 masih membutuhkan 9.240 karyawan," katanya.
Demikian pula di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), kata dia, beberapa industri yang sudah beroperasi membutuhkan 12.000 tenaga kerja, namun baru terisi sebanyak 1.656 tenaga kerja.