Batang (ANTARA) - Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, agar menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Semoga mereka yang baru resmi menjadi aparatur sipil negara ini dapat menjaga netralitas di tahun politik sekarang," kata Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta Paulus Dwi Laksano Haryono di Batang, Selasa.
Menurut dia, aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
"Oleh karena itu, para P3K baru yang sudah disumpah dapat bekerja secara profesional, disiplin, loyalitas, dan juga jujur. Jika ada yang ketahuan bermain di pilkada maka bisa saja diberhentikan," katanya.
Paulus mengatakan pihaknya mengapresiasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang telah mengelola kepegawaian dengan baik.
"BKD Batang dalam melakukan pengusulan pengajuan pegawai selalu sesuai waktu yang sudah ditentukan. Soalnya dalam pengajuan itu bisa saja sistem pengajuan ditutup jika tidak sesuai jadwal," katanya.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan ada 1.517 orang yang resmi mendapat surat keputusan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari hasil seleksi 2023.
1.517 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut, kata dia, terbagi menjadi 3 kategori yaitu tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknik.
Menurut dia, pihaknya mengusulkan 602 pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024.
"Saya berpesan para PPPK untuk selalu bersyukur atas amanah yang diberikan karena telah melalui proses panjang serta perjuangan yang tidak mudah," katanya.
Baca juga: Bawaslu Semarang kekurangan 26 anggota panwascam pilkada
"Semoga mereka yang baru resmi menjadi aparatur sipil negara ini dapat menjaga netralitas di tahun politik sekarang," kata Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta Paulus Dwi Laksano Haryono di Batang, Selasa.
Menurut dia, aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
"Oleh karena itu, para P3K baru yang sudah disumpah dapat bekerja secara profesional, disiplin, loyalitas, dan juga jujur. Jika ada yang ketahuan bermain di pilkada maka bisa saja diberhentikan," katanya.
Paulus mengatakan pihaknya mengapresiasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang telah mengelola kepegawaian dengan baik.
"BKD Batang dalam melakukan pengusulan pengajuan pegawai selalu sesuai waktu yang sudah ditentukan. Soalnya dalam pengajuan itu bisa saja sistem pengajuan ditutup jika tidak sesuai jadwal," katanya.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan ada 1.517 orang yang resmi mendapat surat keputusan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari hasil seleksi 2023.
1.517 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut, kata dia, terbagi menjadi 3 kategori yaitu tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknik.
Menurut dia, pihaknya mengusulkan 602 pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024.
"Saya berpesan para PPPK untuk selalu bersyukur atas amanah yang diberikan karena telah melalui proses panjang serta perjuangan yang tidak mudah," katanya.
Baca juga: Bawaslu Semarang kekurangan 26 anggota panwascam pilkada