Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta berupaya memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui upaya jemput bola kepada masyarakat.
Kepala Bapenda Kota Surakarta sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tulus Widajat pada penyerahan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) kepada masyarakat melalui camat di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan upaya tersebut juga dilakukan pada 2023.
"Kami akan intensifkan safari jemput bola. Tahun lalu kami lakukan sebanyak 72 kali dalam setahun, ada beberapa kelurahan dan kecamatan di Kota Surakarta yang kami pilih," katanya.
Ia mengatakan dari upaya tersebut ada sebanyak 11.331 transaksi dengan nilai Rp2,10 miliar.
"Artinya ini cukup efektif untuk menghasilkan penerimaan," katanya.
Baca juga: Capaian PBB Kota Semarang 2023 capai 101,53 persen
Upaya lain, dikatakannya, adalah meneruskan pelayanan pajak di car free day (CFD) seperti halnya pada tahun 2023. Ia mengatakan pada tahun lalu pelayanan di CFD baru dilakukan mulai pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juli.
"Sampai dengan Desember statistik total pengunjung ada 380, ada yang mengajukan keringanan, perubahan data, berkonsultasi, dan melakukan pembayaran. Seluruhnya ada transaksi sebesar Rp107 juta," katanya.
Melihat tren positif tersebut, pihaknya akan membuka layanan lebih awal atau mulai di awal tahun sehingga transaksi atau penerimaan pajak menjadi lebih optimal.
Sementara itu, pada tahun ini Pemkot Surakarta menerbitkan sebanyak 142.650 SPPT PBB P-2 dengan total nilai ketetapan Rp103.794.757.651. Pihaknya berharap dari target tersebut setidaknya bisa terealisasi sekitar 90 persen.
Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya juga akan mengintensifkan kembali upaya-upaya penagihan dengan melibatkan sejumlah instansi tersebut.
"Karena ternyata cukup berhasil tahun 2023 sehingga kerja sama dengan pihak terkait yang selama ini sudah terjalin, yakni dengan Kejaksaan Negeri serta Kepolisian dan Satpol PP akan kami teruskan. Kami akan upayakan adanya intensitas kegiatan supaya penagihan bisa lebih optimal dan melakukan pembayaran yang sifatnya reguler," katanya.
Baca juga: Realisasi penerimaan PBB di Temanggung capai 90 persen
Baca juga: Minat wajib pajak naik saat pembebasan denda PBB di Kudus
Baca juga: Pemkab Batang catat realisasi PBB-P2 capai Rp27,72 miliar
Kepala Bapenda Kota Surakarta sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tulus Widajat pada penyerahan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) kepada masyarakat melalui camat di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan upaya tersebut juga dilakukan pada 2023.
"Kami akan intensifkan safari jemput bola. Tahun lalu kami lakukan sebanyak 72 kali dalam setahun, ada beberapa kelurahan dan kecamatan di Kota Surakarta yang kami pilih," katanya.
Ia mengatakan dari upaya tersebut ada sebanyak 11.331 transaksi dengan nilai Rp2,10 miliar.
"Artinya ini cukup efektif untuk menghasilkan penerimaan," katanya.
Baca juga: Capaian PBB Kota Semarang 2023 capai 101,53 persen
Upaya lain, dikatakannya, adalah meneruskan pelayanan pajak di car free day (CFD) seperti halnya pada tahun 2023. Ia mengatakan pada tahun lalu pelayanan di CFD baru dilakukan mulai pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juli.
"Sampai dengan Desember statistik total pengunjung ada 380, ada yang mengajukan keringanan, perubahan data, berkonsultasi, dan melakukan pembayaran. Seluruhnya ada transaksi sebesar Rp107 juta," katanya.
Melihat tren positif tersebut, pihaknya akan membuka layanan lebih awal atau mulai di awal tahun sehingga transaksi atau penerimaan pajak menjadi lebih optimal.
Sementara itu, pada tahun ini Pemkot Surakarta menerbitkan sebanyak 142.650 SPPT PBB P-2 dengan total nilai ketetapan Rp103.794.757.651. Pihaknya berharap dari target tersebut setidaknya bisa terealisasi sekitar 90 persen.
Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya juga akan mengintensifkan kembali upaya-upaya penagihan dengan melibatkan sejumlah instansi tersebut.
"Karena ternyata cukup berhasil tahun 2023 sehingga kerja sama dengan pihak terkait yang selama ini sudah terjalin, yakni dengan Kejaksaan Negeri serta Kepolisian dan Satpol PP akan kami teruskan. Kami akan upayakan adanya intensitas kegiatan supaya penagihan bisa lebih optimal dan melakukan pembayaran yang sifatnya reguler," katanya.
Baca juga: Realisasi penerimaan PBB di Temanggung capai 90 persen
Baca juga: Minat wajib pajak naik saat pembebasan denda PBB di Kudus
Baca juga: Pemkab Batang catat realisasi PBB-P2 capai Rp27,72 miliar