Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ikut berperan aktif mencegah dan menindak berbagai praktik tindak pidana korupsi.
"Harapan kita nantinya semua penanganan tindak pidana korupsi itu APIP-nya dulu, bekerja dulu. Tadi saya sampaikan bahwa APIP tidak hanya sekadar menangani, tapi ini menurut saya memang harus profesional," kata Ganjar di Semarang, Senin.
Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan aparat penegak hukum dan APIP yang mengikuti pelatihan bersama penanganan perkara tipikor wilayah Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar Komisi Pencegahan Korupsi.
Gubernur Jateng dua periode itu mengungkapkan ada beberapa modus korupsi yang pernah disangkutpautkan dengan dirinya seperti modus mengaku tim sukses hingga setoran kepada pimpinan.
Terkait dengan hal itu, Ganjar berharap APIP dapat mencegah sebelum aparat penegak hukum mengambil langkah.
"Tanpa harus sampai ke penegakan hukum ini APIP-nya sudah menginisiasi dan tahap pertama yang penting bagaimana mencegah," ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar menegaskan pimpinan memegang peran kunci untuk memberikan contoh sehingga potensi tindak pidana korupsi dapat ditekan.
Hal itulah yang telah diterapkan-nya selama sepuluh tahun memimpin Provinsi Jawa Tengah.
"Kemudian sistemnya diperbaiki, maka kalau itu semua sudah dilakukan dengan baik tapi tidak dilaksanakan, inspektorat turun," tuturnya.
Menurut Ganjar, dengan APIP aktif mengambil langkah maka pencegahan korupsi dapat dilakukan, namun jika tindak pidana korupsi masih terjadi maka wajib menggandeng APH.
Pencegahan menjadi fokus Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam menekan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah dengan menggandeng KPK.
Hal tersebut selaras dengan slogan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" dan "Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma Mandat" sejak awal menjabat di 2013.
"Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk dan kenapa korupsinya merajalela," ujarnya.
ASN, pelajar, hingga masyarakat pelosok dilibatkan Ganjar agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng, salah satunya memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat.
Baca juga: Wali kota: Penguatan pengawasan wujudkan pemerintahan akuntabel