Semarang (ANTARA) -
Kesulitan mengedukasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan ini menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam acara "Rembug Desa" secara daring di Pendapa Kabupaten Cilacap, Kamis, yang diikuti 227 lurah/kades se-Kabupaten Cilacap.
Strategi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Korona telah ditetapkan dimulai dari rumah ke rumah di lingkungan pemukiman, di antaranya dari RT/RW, lingkungan, dan desa-desa. Salah satu pokok protokol kesehatan yang paling sering ditegaskan untuk dilaksanakan adalah memakai masker sesuai standar kesehatan.
"Rata-rata warga merasa jenuh, ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker," kata Kepala Desa Padangsari, Mahruri.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Karangtengah, Suhartono, dan Kepala Desa Pesawahan, Wasito, yakni meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat protokol kesehatan.
"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali, padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," ujar Suhartono.
Ada kepala desa yang mengadu soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan meminta tambahan tenaga medis.
"Kami minta bantuan vaksin Pak, ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin, kami sudah menghubungi puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu Pak," kata Kepala Desa Karangturi, Misar.
"Tolong Pak Yuli (kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," kata dia, yang menyatakan "Rembug Desa" memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat.
Menurut dia, pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang ada di laporan pejabat, namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.
Selain itu, semua kepala desa juga melaporkan telah mengoptimalkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.
Para kepala desa di Kabupaten Cilacap mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan kesulitan yang mereka hadapi saat mengajak warga agar menaati protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.
Kesulitan mengedukasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan ini menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam acara "Rembug Desa" secara daring di Pendapa Kabupaten Cilacap, Kamis, yang diikuti 227 lurah/kades se-Kabupaten Cilacap.
Strategi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Korona telah ditetapkan dimulai dari rumah ke rumah di lingkungan pemukiman, di antaranya dari RT/RW, lingkungan, dan desa-desa. Salah satu pokok protokol kesehatan yang paling sering ditegaskan untuk dilaksanakan adalah memakai masker sesuai standar kesehatan.
"Rata-rata warga merasa jenuh, ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker," kata Kepala Desa Padangsari, Mahruri.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Karangtengah, Suhartono, dan Kepala Desa Pesawahan, Wasito, yakni meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat protokol kesehatan.
"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali, padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," ujar Suhartono.
Selain soal sulitnya menyadarkan protokol kesehatan, beragam persoalan lain juga disampaikan para kepala desa se-Kabupaten Cilacap kepada Pranowo.
Ada kepala desa yang mengadu soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan meminta tambahan tenaga medis.
"Kami minta bantuan vaksin Pak, ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin, kami sudah menghubungi puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu Pak," kata Kepala Desa Karangturi, Misar.
Mendengar hal itu, Pranowo kemudian memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk menindaklanjuti.
"Tolong Pak Yuli (kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," kata dia, yang menyatakan "Rembug Desa" memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat.
Menurut dia, pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang ada di laporan pejabat, namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.
Ia menilai para kades di Kabupaten Cilacap sudah mampu melaksanakan tugas pendataan pasien, pemenuhan kebutuhan makan warga yang terdampak pandemi Covid-19, dan pelaksanaan Program Jogo Tonggo.
Selain itu, semua kepala desa juga melaporkan telah mengoptimalkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang risiko tinggi. Tahu detil bahkan presisi, maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta kades-kades itu diajak bicara, karena mengetahui persis kondisi di wilayahnya," ujarnya.
Baca juga: SG bagikan 12.500 paket prokes untuk masyarakat rentan
Baca juga: Kudus bakal tetap batasi mobilitas dan perketat prokes saat PPKM berakhir
Baca juga: SG bagikan 12.500 paket prokes untuk masyarakat rentan
Baca juga: Kudus bakal tetap batasi mobilitas dan perketat prokes saat PPKM berakhir