Purwokerto (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar talkshow bertajuk Hukum dan HAM di Ruang Sidang, Gedung Rektorat UMP Lantai 2, Selasa (16/3/2021).

Talkshow tersebut membahas penerapan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, pelayanan kesehatan bagi narapidana, dan rancangan undang-undang pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). 

Hadir sebagai narasumber di antaranya Wakil Mentreri Hukum dan HAM RI Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum, aktivis HAM Haris Azhar SH MA, dan Rektor UMP Dr Jebul Suroso dengan moderator Dekan FH UMP Soediro SH LLM Candidat Doktor. 

Dalam kesempatan itu, Rektor UMP Dr Jebul Suroso memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang dimotori oleh Fakultas Hukum UMP tersebut. 

"Fakultas Hukum UMP Insya Allah akan memiliki program S2 atau Magister Hukum. Untuk ke sana, kita harus memiliki kekhasan dan jaringan yang luas terkait kompetensi hukum, dan acara ini menjadi kendaraan untuk mengambil kiprah lebih luas," jelasnya. 

Baca juga: Rektor UMP: Vaksinasi merupakan harapan besar dari sekian jalur ikhtiar

Rektor juga mengatakan kajian pembahasan dalam talkshow itu lebih fokus kepada area yang sedang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum. 

"Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum harus berpikir kritis agar jelas berdiri kita dan jelas kepakarannya. Belajar dari tokoh-tokoh yang ada, maka kita akan semakin mendapat pengetahuan yang luas," jelasnya. 

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UMP Soediro SH LLM mengatakan kajian tersebut ditampilkan karena sering menjadi sorotan publik karena banyak penghuni lapas daripada gedungnya. 

"Pemateri akan membagikan ilmunya berkaitan dengan tema yang ada pada acara ini. Adanya hal tersebut diharapkan dapat menambah ilmu yang nantinya dapat berkontribusi di negara Indonesia sehingga ke depannya kepedulian kita terhadap hukum dan HAM semakin baik dan bijak," katanya.

Menurut dia, acara tersebut sebagai sarana pertukaran wawasan dan ilmu pengetahuan berskala nasional di bidang hukum dan lingkungan.(tgr)

Baca juga: Milad Ke-57, IMM tak boleh diam melihat gejolak masyarakat
Baca juga: Rektor UMP lantik Kepala BPP dan Ketua LDC

Pewarta : KSM
Editor : Sumarwoto
Copyright © ANTARA 2024