Purwokerto (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Tengah akan memasuki awal musim hujan pada bulan Oktober 2020.
Koordinator Bidang Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indra Permanajati mengatakan pada musim hujan biasanya terjadi peningkatan intensitas air yang akan memberikan pengaruh terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi.
Bencana hidrometeorologi, kata dia, merupakan bencana yang dipengaruhi oleh perubahan musim dan juga curah hujan, termasuk fluktuasi keberadaan air yang ada di dalamnya.
Bencana hidrometeorologi yang dimaksud, kata dia, meliputi bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan juga angin kencang.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia itu juga mengatakan dengan adanya pemahaman mengenai hal itu maka perlu segera dilakukan langkah mitigasi atau upaya pengurangan risiko bencana.
Mitigasi bencana hidrometeorologi, menurut dia, harus disinergikan dengan informasi dari BMKG sehingga penanganan bencana akan menjadi lebih tepat.
Pada saat ini, kata dia, beberapa aplikasi terkait kebencanaan telah dibuat oleh BMKG untuk bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca dan kebencanaan serta aplikasinya untuk dunia pertanian dan bidang-bidang lainnya.
"Teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak terkait untuk merancang atau menyusun rencana dan teknik terkait mitigasi bencana hidrometeorologi. Teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung terutama di dunia pertanian untuk menentukan waktu yang tepat dalam berbudi daya tanaman," katanya.
Dengan kemajuan teknologi di bidang meteorologi dan klimatologi, tambah dia, maka teknik penanganan bencana diharapkan akan dapat lebih tepat tertangani.
Dia juga menambahkan, para pihak terkait perlu mengintensifkan koordinasi dengan BMKG guna menentukan perubahan-perubahan musim yang terjadi sehingga strategi penanganan bencana hidrometeorogi bisa dilakukan tepat waktu sesuai informasi dari BMKG.
"Masyarakat juga bisa ikut memantau informasi dari BMKG mengenai perubahan musim, cuaca, dan kebencanaan untuk bisa berperan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pertanian atau kegiatan lain yang dipengaruhi oleh kondisi air dan cuaca," katanya.
Selain itu, dia menambahkan bahwa langkah nyata juga bisa dipersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi dan kunci utamanya adalah mengatur keseimbangan alam agar dapat tetap terjaga meskipun terjadi perubahan iklim, cuaca, dan curah hujan.
Contohnya, kata dia, adalah ketika musim hujan bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak cadangan air dengan embung-embung penampungan, membuat sumur resapan dan menanam tanaman konservasi baik di hulu ataupun di hilir.
Dengan demikian, kata dia, intensitas air yang berlebih di musim penghujan dapat digunakan sebagai cadangan pada saat musim kemarau.
Kemudian, kata dia untuk daerah-daerah yang berpotensi longsor misalkan yang berlokasi di perbukitan maka langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah adalah meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan bencana.
"Misalkan untuk mencegah bencana longsor atau banjir bandang yaitu dengan bangunan penahan longsor, dan identifikasi danau-danau yang terbendung secara alami di bagian atas yang terbentuk karena adanya longsoran atau adanya tumpukan kayu," katanya.
Identifikasi tersebut, kata dia, perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan banjir bandang.
Dengan demikian, menurut dia, perlu adanya sinergisitas antara berbagai pihak termasuk juga masyarakat dengan memanfaatkan data iklim, cuaca dan curah hujan guna mengoptimalkan penanganan bencana hidrometeorologi agar dapat lebih mudah dan sistematis.
Upaya Pemda
Memasuki awal musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terus berupaya memperkuat program mitigasi bencana guna meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan.
Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono mengingatkan seluruh pihak terkait mulai dari organisasi perangkat daerah hingga masyarakat untuk berperan aktif memperkuat upaya mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menjelang musim hujan.
Dia mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari BMKG, bahwa wilayah Kabupaten Banjarnegara akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2020.
Dia menambahkan upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan guna merespons perubahan musim.
"Kita memang tidak bisa memprediksi kapan terjadinya bencana namun setidaknya kita bisa melakukan upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aris Sudaryanto menambahkan BPBD Banjarnegara terus meningkatkan kesiapsiagaan menjelang awal musim hujan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi.
Dia menjelaskan pihaknya juga telah melakukan pemantauan secara berkala ke wilayah-wilayah rawan longsor yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
Selain itu pihaknya juga menyiagakan Elwasi yaitu alat deteksi dini gerakan tanah yang dibutuhkan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
Tujuannya, kata dia, sebagai salah satu upaya mitigasi atau pengurangan risiko becana hidrometeorologi seperti longsor, banjir dan angin kencang, mengingat sebagian daerah di Banjarnegara merupakan wilayah rawan tanah longsor.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BMKG setempat dan meneruskan informasi cuaca terkini kepada seluruh warga Banjarnegara.
Menurut dia masyarakat tidak perlu panik namun tetap perlu waspada terutama jika terjadi hujan lebat dengan durasi yang cukup panjang.
"Masyarakat tidak perlu panik namun perlu tetap meningkatkan kewaspadaan terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama terutama mereka yang tinggal di lokasi rawan longsor," katanya.
Awal musim hujan segera datang, namun langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari akan dapat mengurangi dampak bencana yang mungkin ditimbulkan.
Kendati demikian, upaya mitigasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah melainkan juga membutuhkan peran aktif masyarakat.