Wali kota: Sekolah bertanggung jawab kelola administrasi-arsip negara

Kamis, 29 Januari 2026 11:42 WIB

Suasana kegiatan Workshop Implementasi SRIKANDI bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026 di Hotel Puri Asri Kota Magelang, Rabu (28/1/2026). ANTARA/HO-Bagian Prokompim Pemkot Magelang

Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan sekolah sebagai bagian dari organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan administrasi dan arsip negara.

“Di sekolah juga ada proses administrasi, surat-menyurat, pengambilan keputusan, dan pengelolaan arsip yang semuanya merupakan dokumen negara dan harus dikelola secara profesional,” ujarnya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis.

Ia mengatakan hal tersebut pada kegiatan Workshop Implementasi SRIKANDI bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026 di Hotel Puri Asri Kota Magelang, Rabu (28/1).

Lokakarya yang diikuti kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan narasumber berasal dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tersebut, salah satu upaya pemkot memperkuat tata kelola administrasi dan kearsipan berbasis digital di lingkungan sekolah.

Ia menjelaskan bahwa menjaga arsip langkah penting karena arsip sebagai data strategis yang memiliki nilai hukum dan administratif.

“Menghilangkan dokumen negara itu pelanggaran. Arsip ini adalah data yang harus dijaga,” katanya.

Ia mengatakan pengelolaan arsip telah diatur dalam undang-undang kearsipan yang mewajibkan dokumen negara disimpan dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh berubah.

“Sekali dibutuhkan, arsip itu bisa menjadi dokumen autentik untuk pengambilan keputusan berikutnya,” kata Damar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang Anita Diah Lestari menjelaskan kegiatan itu langkah strategis mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal itu, katanya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, khususnya terkait dengan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan pengamanan dokumen di lingkungan sekolah.

"Implementasi SRIKANDI di lingkungan sekolah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik di Kota Magelang," ucapnya.

Dia mengharapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan tata naskah dinas secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI.

Selain itu, katanya, mengembangkan kemampuan beralih dari sistem kearsipan konvensional ke digital yang terintegrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.