Logo Header Antaranews Jateng

Gubernur Jateng rencanakan gerakan ASN bersepeda ke kantor

Senin, 30 Maret 2026 19:55 WIB
Image Print
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merencanakan gerakan bersepeda bersama bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat sebagai langkah efisiensi energi.

"Efisiensi, kita nunggu surat edaran dari pemerintah yang insyaallah tanggal 31 (Maret) nanti akan terbit," katanya, di Semarang, Senin.

Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi Jateng telah merencanakan setidaknya sejumlah langkah efisiensi bagi ASN.

"Provinsi Jawa Tengah sudah mengambil langkah satu, kita sudah punya namanya 2.500 Desa Mandiri Energi. Itu nanti kita maksimalkan," katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng juga akan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor energi.

Menurut dia, Jateng memiliki BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB) yang turut mengelola gas alam dan sudah digunakan di beberapa tempat di Jateng.

Efisiensi juga akan menyasar pola mobilitas ASN, salah satunya adalah mendorong ASN dan pejabat publik menggunakan sepeda hingga transportasi umum saat berangkat kerja.

"Kami sudah bikin reng-reng (rencana, red.), sudah kami kalkulasi, kalau perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda, dengan seluruh bupati-wali kota. Jadi l, ke kantor naik sepeda, kalau perlu lari," katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penghitungan dan kajian.

Untuk hari tertentu ASN dan pejabat publik harus ke kantor dengan sepeda, ia mengaku belum tahu pasti menunggu hasil kajian.

Selain itu, kata dia, ASN dan pejabat Pemprov Jateng yang akan ke kantor juga akan didorong menaiki kendaraan umum.

Sedangkan untuk wacana penerapan WFH (work from home) bagi ASN di Jateng, kata dia, juga masih dalam tahap pembahasan.

Ia mengatakan sejauh ini Pemprov Jateng belum memutuskan skema yang pasti dan masih menunggu arahan pusat.

"WFH, juga sama di kaji. Kalau enggak hari apa (WFH) masih di kaji. Begitu nanti pemerintah sudah bikin edaran, kita langsung (jalankan, red.)," katanya.


Baca juga: Sekolah Vokasi Undip gandeng perusahaan asing



Pewarta:
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026