Jepara (ANTARA) - Petani garam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengeluhkan belum lakunya garam hasil produksi tahun 2019, menyusul banyaknya pasokan garam di pasaran yang diduga berasal dari garam impor.
"Hingga kini, masih banyak stok garam hasil produksi tahun lalu yang belum terserap di pasaran karena rendahnya harga jual di pasar," kata Ketua Ketua Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) Tirta Petani, Desa Panggung, Kecamatan Kedung, Jepara Lafiq saat mengadu ke Kantor Bupati Jepara, Selasa.
Ia mengakui harga jual di pasaran saat ini yang berkisar Rp250, belum memberikan keuntungan petani karena biaya produksi per kilogramnya sekitar Rp380.
Baca juga: Marwan: Petani garam harus diberdayakan demi kurangi impor
Akibatnya, lanjut dia, petani garam tidak bisa menjual ke pasaran dengan harga sesuai biaya produksi sekalipun karena stok garam di pasaran sudah dibanjiri pasokan garam dari berbagai daerah, termasuk kran garam impor yang mencapai 2,9 juta ton pada tahun ini.
Jika petani menjual sesuai harga jual di pasaran, maka petani mengalami kerugian.
Luas lahan tambak garam yang dikelola petani yang tergabung dalam kelompok berkisar 720 hektare dengan modal usaha per hektare berkisar Rp41,8 juta.
Mereka tersebar di enam desa, yakni Tanggultlare, Bulakbaru, Panggung, Surodadi, Kalianyar, dan Kedungmalang.
Garam petani yang masih tersimpan di gudang juga terancam turun kualitas jika terlalu lama disimpan sehingga harus ada upaya bisa terserap di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekda Jepara Mulyaji mengaku turut prihatin dengan nasib petani garam yang belum bisa menjual garam ke pasaran.
"Terkait dengan kebijakan impor garam tentu pemkab tidak bisa berbuat banyak," ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia, alternatif mengembalikan garam ke dalam barang kebutuhan pokok, prosesnya tinggal menunggu peraturan presiden.
"Kami akan usulkan kepada Pemerintah Pusat agar mengurangi impor garam," ujarnya.
Sembari menunggu, Pemkab Jepara juga akan memberikan bantuan karpet geomembran bagi sebagian kelompok petani garam.
Selain juga membuka komunikasi dengan salah satu industri di Jepara, guna menjajaki peluang penyerapan garam lokal.
Kedati begitu, para petani diminta dapat terus memacu inovasi agar kualitas produksi meningkat.
"Untuk penstabilan harga jual, pemanfaatan resi gudang nasional ke depan dilakukan penambahan bangunan," ujarnya.
Baca juga: Harga garam jatuh, Pemkab Pati desak pembatasan impor
"Hingga kini, masih banyak stok garam hasil produksi tahun lalu yang belum terserap di pasaran karena rendahnya harga jual di pasar," kata Ketua Ketua Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) Tirta Petani, Desa Panggung, Kecamatan Kedung, Jepara Lafiq saat mengadu ke Kantor Bupati Jepara, Selasa.
Ia mengakui harga jual di pasaran saat ini yang berkisar Rp250, belum memberikan keuntungan petani karena biaya produksi per kilogramnya sekitar Rp380.
Baca juga: Marwan: Petani garam harus diberdayakan demi kurangi impor
Akibatnya, lanjut dia, petani garam tidak bisa menjual ke pasaran dengan harga sesuai biaya produksi sekalipun karena stok garam di pasaran sudah dibanjiri pasokan garam dari berbagai daerah, termasuk kran garam impor yang mencapai 2,9 juta ton pada tahun ini.
Jika petani menjual sesuai harga jual di pasaran, maka petani mengalami kerugian.
Luas lahan tambak garam yang dikelola petani yang tergabung dalam kelompok berkisar 720 hektare dengan modal usaha per hektare berkisar Rp41,8 juta.
Mereka tersebar di enam desa, yakni Tanggultlare, Bulakbaru, Panggung, Surodadi, Kalianyar, dan Kedungmalang.
Garam petani yang masih tersimpan di gudang juga terancam turun kualitas jika terlalu lama disimpan sehingga harus ada upaya bisa terserap di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekda Jepara Mulyaji mengaku turut prihatin dengan nasib petani garam yang belum bisa menjual garam ke pasaran.
"Terkait dengan kebijakan impor garam tentu pemkab tidak bisa berbuat banyak," ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia, alternatif mengembalikan garam ke dalam barang kebutuhan pokok, prosesnya tinggal menunggu peraturan presiden.
"Kami akan usulkan kepada Pemerintah Pusat agar mengurangi impor garam," ujarnya.
Sembari menunggu, Pemkab Jepara juga akan memberikan bantuan karpet geomembran bagi sebagian kelompok petani garam.
Selain juga membuka komunikasi dengan salah satu industri di Jepara, guna menjajaki peluang penyerapan garam lokal.
Kedati begitu, para petani diminta dapat terus memacu inovasi agar kualitas produksi meningkat.
"Untuk penstabilan harga jual, pemanfaatan resi gudang nasional ke depan dilakukan penambahan bangunan," ujarnya.
Baca juga: Harga garam jatuh, Pemkab Pati desak pembatasan impor